Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tak Perlu Takut, Pemerintah Jamin Vaksin Covid-19 Aman dan Teruji Klinis

Kompas.com - 29/10/2021, 12:48 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, pemerintah terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang masih ragu dan enggan untuk divaksinasi.

Upaya edukasi tersebut, kata dia, merupakan salah satu program pemerintah selain jaminan ketersediaan stok vaksin dan percepatan vaksinasi.

"Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa seluruh vaksin Covid-19 yang digunakan ini aman dan berkhasiat, sudah mendapatkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," imbau Usman seperti dalam dimuat dalam laman covid19.go.id, Kamis (28/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Usman tidak lupa kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).

Baca juga: Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Adapun prokes yang dimaksud adalah menerapkan 6M, meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

"Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan bahwa, belakangan ini terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 meski persentasenya kecil," ujar Usman.

Lonjakan kasus Covid-19 tersebut, sebut dia, hendaknya membuat seluruh masyarakat mawas dan tetap disiplin menjalankan prokes.

Baca juga: Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Percepat program vaksinasi nasional

Pemerintah sendiri terus berupaya mempercepat program vaksinasi nasional. Salah satunya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan vaksin ke Tanah Air.

"Sejak Selasa (26/10/2021) hingga Kamis (28/10/2021), pemerintah telah mendatangkan empat tahap vaksin, yakni tahap 101,102,103, dan 104," ujar Usman.

Pada kedatangan tahap ke-101, Selasa (26/10/2021), Indonesia kedatangan 4 juta vaksin Sinovac dalam bentuk jadi.

Sehari setelahnya, sebut Usman, pada Rabu (27/10/2021), sebanyak 4 juta vaksin Sinovac dalam bentuk jadi kembali tiba sebagai kedatangan tahap ke-102.

Baca juga: RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

Kemudian, lanjut dia, pada Kamis (28/10/2021), Indonesia kedatangan vaksin tahap ke-103 yaitu Pfizer berjumlah 677.430 dosis dalam bentuk jadi.

Masih pada Kamis (28/10/2021) juga tiba 4 juta vaksin Sinovac dalam bentuk jadi sebagai kedatangan tahap ke-104.

"Dengan kedatangan vaksin kali ini, termasuk kedatangan vaksin kemarin, Indonesia telah memiliki lebih dari 300 juta dosis vaksin, tepatnya 305.735 960. Baik vaksin jadi maupun bahan baku atau bulk," ujar Usman.

Baca juga: G20 Harus Salurkan Surplus Vaksin Covid-19 ke Negara yang Membutuhkan

Menurutnya, lancarnya kedatangan vaksin akan membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi menjadi lebih optimal. Hal ini juga seiring dengan langkah pemerintah meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah.

“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, setiap vaksin jadi yang telah datang akan langsung secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ini bertujuan agar program penyuntikan vaksin berjalan lancar dan lebih cepat,” ucap Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com