Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Akselerasi Sertifikat Halal UMKM, Menteri PPPA: Lebih 50 Persen UMKM Dikelola Perempuan

Kompas.com - 29/10/2021, 12:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendukung akselerasi sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Pasalnya, kata dia, lebih dari 50 persen UMKM yang ada di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

"Ini akan memperluas kesempatan perempuan Indonesia dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, termasuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada tahun 2024,” ujar Bintang di acara Forum Khadijah: Menuju Sejuta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM, dikutip dari siaran pers, Jumat (29/2021).

Baca juga: Pelaku UMKM Perlu Tahu, Ini Bedanya Dagang dan Bisnis

Menurut Bintang, banyaknya perempuan yang berkutat dalam dunia UMKM telah menunjukan bahwa perempuan memiliki potensi sebagai penopang ekonomi bangsa.

Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pun perlu terus didorong.

Sebab, kata dia, kewirausahaan perempuan tidak hanya berkiprah pada ekonomi bangsa, tetapi juga bagian dari perjuangan.

"Khususnya untuk menjemput kesetaraan dan mencapai kemajuan bangsa Indonesia,” kata dia.

Bintang mengatakan, saat ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder, baik publik maupun swasta terkait pemberdayaan perempuan.

Apalagi, kewirausahaan berperspektif gender merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus dikerjakan Kementerian PPPA.

Baca juga: Mendag Lutfi Beberkan 3 Masalah Utama UMKM, Apa Saja?

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, UMKM yang saat ini banyak digeluti perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Apalagi, UMKM di Indonesia berkontribusi sebanyak 61 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Namun UMKM yang berperan begitu penting, masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," kata dia.

Sri menuturkan, dari sisi investasi, UMKM memiliki kontribusi sebesar 58,1 persen yang sangat kecil dibandingkan porsi UMKM dalam perekonomian.

Selain itu, kata dia, hanya 1 persen UMKM yang memiliki sertifikat halal.

Baca juga: Kisah Pelaku UMKM Bangkit Melihat Peluang Usaha Saat Pandemi

"Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37 persen dan 6,3 persen terlibat aktif di dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara,” kata dia.

Menurut dia, angka-angka tersebut masih bisa ditingkatkan ke depannya sehingga berbagai kegiatan peningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM menjadi sangat penting untuk didorong.

Salah satunya adalah melalui sertifikasi halal terhadap produk-produk UMKM yang tidak hanya menyangkut kehalalan produk, tapi juga proses pembuatan yang harus bersih, sehat, dan higienis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com