Kompas.com - 29/10/2021, 08:45 WIB
Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers ?Perkembangan Penanganan Covid-19? yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (14/10/2021).
DOK. Humas BNPB Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers ?Perkembangan Penanganan Covid-19? yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (14/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengamati varian baru virus corona AY.4.2 yang kini sedang berkembang di Inggris. Guna mengantisipasi terjadinya penularan varian tersebut ke Tanah Air, sejumlah langkah pencegahan pun diambil.

"Pemerintah memaksimalkan pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan yaitu karantina perjalanan, 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksin," kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring, Kamis (28/10/2021).

Terkait aturan karantina kesehatan, pemerintah masih merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 yang mulai berlaku 14 Oktober lalu.

Dalam SE tersebut dikatakan bahwa setibanya di Indonesia, pelaku perjalanan internasional wajib menjalani karantina selama 5x24 jam.

Baca juga: Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Bagi WNI yang merupakan pelajar/mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas, biaya karantina ditanggung oleh pemerintah.

Sementara, WNI di luar kriteria tersebut melakukan karantina di tempat akomodasi yang mendapat rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi WNA.

Setelah menjalani karantina selama 5 hari, pelaku perjalanan wajib melakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif, maka pelaku perjalanan dapat melanjutkan perjalanan.

Namun, jika hasilnya positif maka pelaku perjalanan wajib menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit dengan biaya ditanggung pemerintah bagi WNI, dan biaya mandiri untuk WNA.

"Agar dapat mencegah masuknya semua jenis varian baru sekaligus meminimalisir pembentukan mutasi baru di dalam negeri," ujar Wiku.

Wiku mengatakan, AY sejatinya bukan varian virus baru. Varian itu merupakan bagian dari varian Delta yang mengalami perubahan atau mutasi tambahan.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

"Jenis varian AY dari mutasi Delta ini cukup beragam yaitu dari AY.1 hingga AY.2.8," jelasnya.

Menurut Wiku, hingga kini belum diketahui apakah berbagai jenis varian Delta ini memiliki karakteristik khusus yang dapat mempengaruhi laju penularan, keparahan gejala, maupun vaksinasi Covid-19.

"Karena studi terkait hal tersebut masih berlangsung," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.