Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Kompas.com - 28/10/2021, 16:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.

Raker digelar sejak Rabu (27/10/2021) hingga Jumat (29/10/2021). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai hal itu sebagai pemborosan anggaran.

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta," ujar Kurnia, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

"Praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK," tutur dia.

Baca juga: KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Kurnia menyinggung sejumlah pemborosan anggaran KPK di tengah pandemi Covid-19 yang pernah menjadi sorotan publik.

Ia mencontohkan rencana pemberian mobil dinas jabatan bagi pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural di KPK.

Polemik rencana pemberian mobil dinas ini pernah mengemuka pada Oktober tahun lalu. Akhirnya rencana tersebut ditinjau kembali karena menuai banyak kritik.

"Pada level kebijakan, pemborosan anggaran di tengah pandemi terlihat ketika pimpinan KPK ingin membeli mobil dinas mewah," kata Kurnia.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan soal keputusan mengenai lokasi raker di Yogyakarta.

Ia mengatakan, KPK merupakan bagian dari struktur pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogya? Perlu diketahui, kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN," ujar Ghufron, saat ditemui di lokasi raker, Jumat (28/10/2021).

Ghufron menyampaikan, fungsi dari APBN adalah distribusi. Sehingga uang yang dikumpulkan dari rakyat harus juga didistribusikan seluas-luasnya kepada rakyat.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap atau menggunakannya. Oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta," tuturnya.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jelaskan Alasan Raker Digelar di Hotel Mewah Yogyakarta

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, pemerintah mempunyai program penyelamatan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang didorong yakni pariwisata.

"Saya kira Yogya menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan dilakukan Yogya, sekali lagi ini rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut setelah pelantikan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Kami perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut,” ujar Cahya, melalui siaran pers, Rabu.

Menurut Cahya, raker tersebut melibatkan pimpinan dan jajaran pejabat struktural guna memfinalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi sesuai kedudukan barunya.

“Melalui penyesuaian dan penyempurnaan tersebut, maka tugas-tugas pemberantasan korupsi, baik yang dijalankan melalui upaya pencegahan, penindakan, maupun pendidikan, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan landasan regulasi yang kuat dan dukungan struktur organisasi yang tepat,” kata Cahya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.