Surya Paloh Mengaku Tak Tertarik Jadi Peserta Konvensi Capres Nasdem

Kompas.com - 28/10/2021, 15:53 WIB
Ketua Umum Surya Paloh usai membuka workshop nasional anggota Fraksi Nasdem DPRD provinsi dan kabupaten dan kota se-Indonesia gelombang II di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Achmad Nasrudin YahyaKetua Umum Surya Paloh usai membuka workshop nasional anggota Fraksi Nasdem DPRD provinsi dan kabupaten dan kota se-Indonesia gelombang II di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak tertarik menjadi peserta konvensi Nasdem pada 2020 untuk maju sebagai calon presiden (capres).

"Nasdem, kebetulan ketua umumnya enggak tertarik menjadi peserta konvensi," ujar Paloh, usai membuka workshop nasional anggota Fraksi Nasdem DPRD provinsi dan kabupaten dan kota se-Indonesia gelombang II di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

"Dan memang sebaiknya kalau ada konvensi dilakukan, ketua umum partai enggak ikut, kalau ketua umum partai yang ikut (nyapres) sebaiknya dia jangan ikut (konvensi)," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Ia beralasan, apabila ketua umum partai ikut dalam ajang konvensi, hal itu berpotensi memicu conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Kita berikan kesempatan (kepada yang lain) tentu, sebagai penyelenggara, sebagai organizing yang baik, itu harapan saya," katanya.

Paloh menyatakan, konvensi merupakan sebuah tawaran dari Nasdem untuk mencari figur terbaik bangsa. Pencarian ini pun tidak sebatas satu atau dua sosok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejalan dengan itu, Paloh mengatakan bahwa Nasdem saat ini juga tengah mencoba melakukan penggodokan untuk mencari partner yang cocok dalam konvensi.

Baca juga: Soal Capres 2024, Nasdem: Kami Gunakan Mekanisme Konvensi

Jika wacana konvensi terlaksana, setidaknya ada tiga poin penting yang perlu digarisbawahi.

Pertama, pelaksanaan konvensi dapat memberikan alternatif pilihan yang cukup signifikan bagi masyarakat terhadap kandidat capres. Kedua, menghasilkan capres terbaik sebagai pemenang konvensi.

"Dan yang terkahir, dia memastikan mendapatkan tiket untuk mengantarkan mereka sebagai calon resmi," kata Paloh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.