MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Undang-undang tersebut mengatur soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian serta stabilitas sistem keuangan nasional.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: UU 2/2020 Digugat ke MK, Pemohon Persoalkan Judul hingga Prosedur

MK menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Salah satu pemohon yakni Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika).

Pemohon menilai proses pembentukan UU 2/2020 tidak melibatkan aspirasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan masyarakat.

Begitu pula dengan dalil rapat pembahasan secara virtual di DPR berpotensi melanggar kedaulatan negara dinilai MK tidak beralasan menurut hukum.

Kendati menolak permohonan uji formil, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam uji materi.

MK menilai Pasal 27 ayat (1) UU tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sebab, frasa 'bukan merupakan kerugian negara' bertentangan dengan prinsip kepastian dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

Sehingga, MK menentukan ketentuan pasal itu menjadi, "Bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Baca juga: Perppu 1/2020 Telah Menjadi UU 2/2020, MAKI Kembali Layangkan Gugatan ke MK

Kemudian, Pasal 27 ayat (3) dalam UU 2/2020 juga dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakukan yang sama.

Pasal itu berbunyi:

"Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara."

Ketentuan tersebut diubah oleh MK menjadi:

"Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Baca juga: Gugatan Perppu 1/2020 Kehilangan Obyek, MAKI Sudah Gugat UU 2/2020

Selanjutnya, MK menilai dalil pemohon terkait Pasal 29 pada lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 beralasan untuk sebagian.

Pasal tersebut menyatakan, "Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

MK menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

"Peraturan pemerintah penggati uu ini mulai berlaku pada tanggal diundangan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat tahun akhir tahun kedua. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir sebelum memasuki tahun ketiga Undang-Undang a quo masih dapat diberlakukan. Namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD."