KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

Kompas.com - 28/10/2021, 11:32 WIB
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin berjalan menuju ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK setelah setelah menjalani pemeriksaan, Sabtu (16/10/2021). Dokumentasi/Biro Humas KPKBupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin berjalan menuju ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK setelah setelah menjalani pemeriksaan, Sabtu (16/10/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh orang sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin pada Rabu (27/10/2021).

Mereka diperiksa untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori terkait dugaan suap proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba, Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2021.

"Para saksi dikonfirmasi terkait dengan berbagai proyek yang dilaksanakan di Pemkab Musi Banyuasin dan dugaan adanya arahan khusus dari tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin) melalui tersangka HM (Herman Mayori) dan pihak terkait lainnya dalam setiap proyek pekerjaan tersebut," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Adapun tujuh saksi yang diperiksa penyidik KPK yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Pemkab Muba bernama Lupi dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas PUPR Pemkab Muba Suhari.

Selain itu, Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Muba Ade Irawan, Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Pemkab Muba Rudianto, dan staf Bagian Kepegawaian Dinas PUPR Pemkab Muba, Deni Sapatra.

Kemudian, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Pemkab Muba Apriansyah dan Kasi Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Pemkab Muba Adijayanegara Sediyatma.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain Dodi dan Herman, Kabid SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Dodi diduga dijanjikan uang Rp 2,6 miliar oleh Suhandy supaya perusahaannya memenangkan tender empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Baca juga: Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Adapun pengaturan proyek di Kabupaten Muba untuk tahun 2021 tersebut dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan bantuan keuangan provinsi (bantuan gubernur) kepada Dinas PUPR.

"Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA (Dodi Reza Alex) kepada HM (Herman), EU (Eddi Umari) dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.