Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Kompas.com - 28/10/2021, 10:49 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis pada Sabtu (23/10/2021). dok. Wapres RI Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis pada Sabtu (23/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan soal sanksi Indonesia dari World Anti-Doping Agency (WADA), Rabu (27/10/2021).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam pertemuan yang digelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, tersebut.

"Ini dilaporkan secara garis besar oleh Menpora bahwa yang terpenting fokus yang ditangani adalah bagaimana caranya supaya mematuhi seluruh aturan WADA. Itu sekarang sudah dilakukan," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam keterangan video, dikutip Kamis (28/10/2021).

Selain itu, kata dia, Menpora juga menyampaikan tentang harus adanya komunikasi yang baik antara Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) sebagai lembaga yang mengurusi masalah tentang doping.

Masduki mengatakan, jangan sampai Indonesia telah mendapat sanksi tetapi ditambah dengan cara komunikasi yang tidak baik.

"Itulah salah satu fokus dari Menpora mendesain itu supaya ini semua segera tertangani dan selesai sehingga Indonesia bisa normal lagi tak terkena sanksi WADA," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Sebelumnya diberitakan, ketidakpatuhan LADI terhadap aturan test doping plan (TDP) tahunan menjadi dasar sanksi yang dikeluarkan WADA pada 7 Oktober 2021.

Terdapat dua sanksi dari WADA yang berdampak langsung terhadap atlet dan dunia olahraga Indonesia.

Pertama, Indonesia tidak diberi hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat regional, kontinental, atau internasional.

Kedua, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih di kejuaraan internasional, kecuali Paralimpiade dan Olimpiade.

Sanksi di atas harus diterima Indonesia selama satu tahun (bisa diperpanjang) atau hingga WADA mencabut sanksi.

Akibat dari sanksi kedua dalam daftar di atas sudah dirasakan tim beregu putra bulu tangkis Indonesia ketika naik podium saat menjuarai Piala Thomas 2020 pada Minggu (17/10/2021).

Upacara kemenangan tim beregu putra Indonesia saat itu tidak sempurna karena bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan sehingga diganti dengan bendera logo Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.