Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Kompas.com - 27/10/2021, 21:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo mengalami serangan politik dari pihak-pihak yang ingin merusak tatanan internal PDI-P.

"Pihak-pihak itu juga menyerang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi isu pandemi Covid-19. Megawati juga ikut diserang melalui berbagai isu," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Adapun hal tersebut disampaikannya saat membuka acara pelatihan kebencanaan dengan tema La Nina, Fenomena dan Dampaknya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu.

Hasto mengaku heran lantaran di tengah keaktifan PDI-P menggencarkan kesiapsiagaan bencana alam, hingga pandemi Covid-19 justru mendapatkan serangan.

"Kemudian, saya merespons. Padahal seharusnya kita berlomba untuk menghasilkan prestasi bagai atlet-atlet kita di PON Papua. Mereka berlomba kejar prestasi, ada wasit, taat pada aturan main," jelasnya.

Namun, Hasto tak membeberkan secara gamblang serangan apa saja yang menimpa Megawati.

Ia heran karena Megawati mendapat serangan, padahal kerap memikirkan kepentingan bangsa dan negara.

Hasto juga menekankan, tangan dingin Megawati telah menciptakan pemimpin-pemimpin yang andal melalui proses kaderisasi.

Atas berbagai serangan itu, Hasto menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak tatanan di internal partai.

Baca juga: Sekjen PDI-P dan Ketum PKP Bertemu, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Wacana Amendemen UUD 1945

Secara spesifik, Hasto menduga bahwa serangan itu erat kaitannya dengan perebutan garis start untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Sepertinya ada yang ingin membelah partai, tidak sabar berkaitan dengan capres-cawapres. Lalu ada berbagai bentuk untuk men-downgrade hanya karena elektoral PDIP setiap survei itu selalu tertinggi, padahal itu, kan, melalui sesuatu kerja organisasi termasuk melalui kerja Baguna itu," beber Hasto.

Hasto menambahkan, pihak-pihak itu terkesan tidak memiliki etika dan ingin melangkahi kewenangan Megawati selaku Ketum PDI-P yang berhak menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung.

Diketahui beberapa waktu belakangan, PDI-P memang tengah diterpa dinamika internal partai. Hal itu terjadi usai beberapa elite partai digadang-gadang dicalonkan oleh sejumlah kader.

Contohnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bahkan dideklarasikan oleh pengurus partai di Jawa Tengah.

Akibatnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purworejo, Albertus Sumbogo mendapat julukan celeng, bukan banteng seperti identik lambang PDI-P.

Adapun julukan itu diberikan kepada Albertus oleh Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto karena terkait mendeklarasikan capres.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sementara itu, Albertus mengatakan bahwa simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung," kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com