Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung adanya pihak-pihak yang ingin merusak tatanan internal partai dan tak sabar untuk dipilih sebagai kandidat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia bahkan menilai pihak-pihak itu tak beretika dan ingin melangkahi kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan presiden maupun calon wakil presiden.

"Sepertinya, ada yang ingin membelah partai, tidak sabar berkaitan dengan capres-cawapres. Lalu ada berbagai bentuk untuk men-downgrade hanya karena elektoral PDI-P setiap survei itu selalu tertinggi. Padahal, itu kan melalui sesuatu kerja organisasi termasuk melalui kerja Baguna (Badan Penanggulangan Bencana)," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Hasto mengingatkan bahwa Megawati selalu memikirkan kepentingan bangsa dan negara.

Ia juga menekankan, pemimpin-pemimpin yang andal telah banyak diciptakan melalui tangan dingin Megawati lewat proses kaderisasi.

Menurut dia, pihak-pihak itu juga menyerang kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi isu pandemi Covid-19.

"Megawati juga ikut diserang melalui berbagai isu. Kemudian, saya merespons. Padahal, seharusnya kita berlomba untuk menghasilkan prestasi bagai atlet-atlet kita di PON Papua. Mereka berlomba kejar prestasi, ada wasit, taat pada aturan main," ucap dia.

Hasto mengaitkan permainan sepak bola dengan politik yang diawali wasit membuka pertandingan. 

Baca juga: Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Analoginya, kata dia, jika ada gol ke gawang sebelum wasit meniup pluit, hal tersebut merupakan pelanggaran.

"Demikian juga dalam politik. Dalam capres-cawapres sepertinya, kan seperti itu. Wasitnya saja KPU (Komisi Pemilihan Umum) belum menyusun tahapan pemilu. Eh, sudah ada yang mendorong dimasukkan ke gawang," tutur Hasto.

"Bahwa seperti itu, kami harus belajar dari olahraga yang taat pada aturan main dan kemudian mencapai prestasi itu karena mereka menggembleng diri karena mereka berlatih," ucap dia.

Menggunakan analogi tersebut, Hasto menilai seharusnya pelaku politik di Indonesia menyerap energi positif olahraga demi kebaikan bangsa.

Hasto mengaku tak ingin ada pihak-pihak yang terburu-buru dan grusa-grusu untuk urusan pemimpin.

Baca juga: Relawan Yakin 99 Persen Pendukung Jokowi Juga Pendukung Ganjar Pranowo

Menurut dia, masih banyak persoalan bangsa yang dihadapi, di antaranya bagaimana mengantisipasi terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor.

"Kita, kata ibu Mega, tak pernah belajar dari persoalan-persoalan bencana yang terjadi sebelumnya. Kalau terjadi bencana, heboh semua menganalisis," ucap dia.

Hingga akhir keterangannya, Hasto tak menyebut secara gamblang siapa pihak-pihak yang dimaksud ingin merusak tatanan partai.

Namun, beberapa waktu belakangan PDI-P memang tengah diterpa dinamikan internal partai. Hal itu terjadi setelah beberapa elite partai digadang-gadang dicalonkan oleh sejumlah kader.

Contohnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bahkan dideklarasikan oleh pengurus partai di Jawa Tengah.

Akibatnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purworejo, Albertus Sumbogo mendapat julukan celeng, bukan banteng seperti identik lambang PDI-P.

Adapun julukan itu diberikan kepada Albertus oleh Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto karena terkait mendeklarasikan capres.

Baca juga: Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Sementara itu, Albertus mengatakan bahwa simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung," kata Albertus, Senin (11/10/2021).