Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Kompas.com - 27/10/2021, 15:59 WIB
Foto Biro Pers, Media, dan Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo menghadiri serangkaian KTT ASEAN, Selasa (26/10/2021) Fitria Chusna FarisaFoto Biro Pers, Media, dan Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo menghadiri serangkaian KTT ASEAN, Selasa (26/10/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi fokus kerja sama ASEAN dengan Jepang.

Menurutnya, Jepang merupakan mitra terbesar ASEAN dalam bidang infrastruktur.

Hal itu disampainan Jokowi saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-Jepang secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 Oktober 2021.

"Kerja sama dalam sektor infrastruktur tersebut terus dilanjutkan. Dari data yang ada, setidaknya saat ini Jepang memiliki beberapa proyek yang sedang berjalan dengan nilai 259 miliar Dollar AS di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Dirinya meyakini bahwa infrastruktur berpotensi menggerakkan roda perekonomian kawasan serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain itu, infrastruktur dan konektivitas juga merupakan salah satu prioritas kerja sama konkret di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"ASEAN-Jepang memiliki pengalaman kerja sama yang cukup panjang dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Jepang telah lama terlibat mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)," lanjut Jokowi.

Pada 2023 nanti, Indonesia berencana untuk menyelenggarakan Forum Infrastruktur Indo-Pasifik.

Baca juga: Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Jokowi yakin Jepang akan mendukung penyelenggaraan forum tersebut.

"Kemitraan dengan sektor swasta Jepang pun menjadi penting, khususnya dalam hal transfer ilmu dan teknologi, dan mobilisasi pembiayaan," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.