Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani berpendapat, harga tes PCR maksimal Rp 300.000 yang hendak dipatok pemerintah masih terlalu mahal.

Menurut Netty, harga tes PCR dapat ditekan lagi sebagaimana di India yang harga tes PCR-nya berada di bawah Rp 100.000.

“Harga Rp 300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga di bawah Rp 100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Netty juga meminta pemerintah untuk menjelaskan harga dasar PCR secara transparan. Sebab, sebelumnya harga tes PCR sempat berada di atas Rp 1 juta, lalu dapat turun hingga Rp 300.000.

Namun, kata politikus PKS itu, tidak ada penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme penurunan harga tersebut, misalnya ada subsidi dari pemerintah atau cara lainnya.

"Saya berharap, pandemi Covid-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” ujar dia.

Baca juga: Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Di samping itu, Netty juga menyoroti rencana pemerintah mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi publik.

Ia mengingatkan, pemerintah hendaknya memastikan ketersediaan dan kesiapan laboratorium di lapangan sebelum mewajibkan tes PCR.

"Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," kata Netty.

Ia juga menekankan, tes PCR sejatinya merupakan alat untuk melakukan screening. Artinya, selama menunggu hasil tes PCR keluar maka orang tersebut harus melakukan karantina.

Namun, kenyatannya, banyak orang yang justru bebas berkeliaran selama masa tunggu sehingga berpotensi terapapar Covid-19.

"Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif Covid-19," kata dia.

Untuk itu, Netty mengusulkan agar pemerintah menggencarkan vaksinasi demi membentuk kekebalan komunitas. Menurut dia, tingginya angka vaksinasi semestinya jadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

"Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi," ujar wakil ketua Fraksi PKS itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

Luhut mengatakan, meskipun kasus Covid-19 sudah menurun, pemerintah harus tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dan protokol kesehatan 3M agar tidak terjadi lonjakan kasus terutama selama periode libur Natal dan tahun

"Secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama mengantisipasi Natal dan Tahun Baru," ujarnya.