Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Kompas.com - 27/10/2021, 06:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perombakan kabinet atau reshuffle.

Adapun hal tersebut disampaikannya ketika ditanya soal jatah kursi yang belum juga diberikan Jokowi, meski PAN telah bergabung dalam koalisi pemerintah.

"Sekali lagi, itu terserah presiden dong. Tanyanya ke Pak Presiden, tanyanya ke sana dong, gitu," kata Zulkifli saat ditemui usai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor DPP PAN, Mampang, Jakarta, Selasa (26/10/2021) malam.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan partainya enggan mengomentari lebih jauh terkait isu reshuffle usai bergabungnya PAN dalam koalisi.

Sebab, menurut dia, prinsip PAN adalah membantu menguatkan peran pemerintah, terutama dalam membangun nilai-nilai persatuan dalam kebangsaan.

Baca juga: Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

"Kita ingin memperkuat agar narasi-narasi itu dalam dialog dengan pemerintah kita akan sampaikan pikiran-pikiran kita, saatnya sekarang kita merangkul saling menyayangi," jelasnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal komunikasi dalam koalisi pemerintah terkait kursi kabinet, Zulhas juga tak berkomentar.

Wakil Ketua MPR ini bahkan menegaskan, PAN tidak masalah jika nantinya tak dapat kursi menteri sekalipun.

"(Dapat) mentri (atau) tidak menteri, itu urusan presiden," pungkas Zulhas.

Diketahui, isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kembali berhembus, setelah PAN resmi bergabung dalam koalisi pemerintah.

Namun, eks Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman menegaskan bahwa urusan reshuffle hanyalah presiden yang mengetahuinya.

Baca juga: Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

"Terkait dengan reshuffle, kami hanya bisa mengatakan bahwa presiden lah yang mengetahui. Termasuk juga mengevaluasi terhadap kabinet Indonesia Maju," ujar Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.