Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera berbenah setelah mengalami peretasan.

Puan mengaku heran lantaran situs BSSN justru terkena peretasan, padahal lembaga itu diberi tugas khusus terkait keamanan sistem siber nasional.

"Saya sungguh terkejut, BSSN yang menjadi tameng utama keamanan siber Indonesia justru kena retas,” kata Puan, dalam keterangan pers, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR: Kalau BSSN Saja Bisa Diretas, Bagaimana Lembaga Lain?

Menurutnya, peretasan ini harus menjadi evaluasi bagi BSSN yang diberi tugas khusus oleh pemerintah.

Ketua DPP PDI-P ini mengatakan, peretasan website BSSN merupakan isu serius terkait keamanan siber Indonesia.

"Kalau tameng utamanya bisa diretas, saya khawatir website pemerintah lainnya yang menyimpan data publik bisa dengan mudah disusupi,” ujarnya.

Puan menuturkan, BSSN perlu mengaudit secara teknis terkait adanya celah sistem keamanan yang disusupi hacker.

Setelah itu, ia meminta BSSN segera berbenah, baik secara teknologi maupun sumber daya manusia.

“Setelah berbenah, barulah bisa melaksanakan tugas keamanan siber. Karena tidak mungkin melindungi keamanan siber pemerintah, kalau belum bisa melindungi diri sendiri,” kata Puan.

Baca juga: Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga Hacker dari Brasil

Peretasan situs milik BSSN diungkap oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha melalui unggahan pengguna Twitter, @son1x777, Rabu (20/10/2021).

Unggahan tersebut bertuliskan Hacked by theMx0nday, yang artinya diretas oleh theMx0nday.

"Dituliskan oleh pelaku deface bahwa aksi ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brasil," ujar Pratama, dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).

Pratama mengatakan, deface merupakan peretasan ke sebuah website dan mengubah tampilannya.

Perubahan tersebut bisa meliputi seluruh halaman atau di bagian tertentu saja. Contohnya, font website diganti, muncul iklan mengganggu, hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan.

Menurut Pratama, BSSN seharusnya sejak awal mempunyai rencana mitigasi atau business continuity planning (BCP) ketika terjadi serangan siber.

"Karena induk CSIRT yang ada di Indonesia adalah BSSN," tutur dia.