Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pelatihan kewirausahaan tengah diarahkan kepada perempuan kepala keluarga.

Hal tersebut karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah perempuan kepala keluarga ada sebanyak 15,7 persen dari 10,3 juta rumah tangga di Indonesia.

"Perhatian tentang pelatihan kewirausahaan diarahkan pada perempuan kepala keluarga. Karena mereka kerap tidak diakui kedudukannya dan bahkan tidak tercatat sebagai kepala keluarga di dalam Kartu Keluarga," kata Bintang, dikutip dari siaran pers, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Tidak diakuinya perempuan kepala keluarga tersebut, ujar dia, mengakibatkan banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Pasalnya, mereka terlewat dalam pendataan kemiskinan sehingga tidak terdata dalam daftar penerima bantuan tersebut.

Oleh karena itu, Bintang menilai bahwa kewirausahaan perempuan khususnya perempuan kepala keluarga menjadi langkah strategis untuk memberdayakan perempuan.

"Sehingga tidak saja perempuan turut sebagai penyangga ekonomi keluarga, tetapi juga bisa berpendapat dan memutuskan yang terbaik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Akses ke Modal Besar Jadi Tantangan Pengusaha Perempuan di Sektor Ekspor

Bintang mengatakan, kewirausahaan perempuan merupakan program prioritas dan unggulan Kementerian PPPA dengan program Kewirausahaan Berperspektif Gender.

Dalam melakukan pelatihan, kata dia, pihaknya tidak hanya sekedar melatih berwirausaha, tapi memberdayakan perempuan.

"Sehingga mereka mampu menyikapi setiap masalah di tengah masyarakat dengan sikap yang memajukan perempuan, menghilangkan diskriminasi, mencegah serta menangani kekerasan,” kata dia.

Selain itu, ujar Bintang, pihaknya juga menjembatani program pengentasan kemiskinan melalui pemberian permodalan dengan praktik diskriminasi.

Hal tersebut dilakukan dengan membekali para pendamping nasabah perempuan berbagai pengetahuan tentang hak-hak perempuan.

Antara lain hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan prima, terutama kesehatan reproduksi, masa kehamilan dan persalinan, hak mendapatkan fasilitas pendidikan, hak memperoleh informasi tentang gizi serta pengasuhan untuk menumbuhkan anak berkualitas, hingga hak untuk ikut mengambil keputusan di tingkat rumah tangga dan komunitas.

"Dengan ini maka program intervensi kemiskinan bagi perempuan pra sejahtera menjadi intervensi yang komprehensif baik dari sisi ekonomi, kesehatan, psikologi, maupun sosial," kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan Harus Didorong sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi

Selain itu, program juga bersifat sistematis karena diintegrasikan dalam program permodalan dan meluas menjangkau 11 juta perempuan pra sejahtera.

Program tersebut akan terus digalakan hingga tahun 2022 agar dapat menjangkau 38.000 pendamping perempuan nasabah PNM Mekaar, secara bertahap dan berjenjang.

Sepanjang tahun 2021, telah diadakan pelatihan yang mencakup 450 perempuan rentan di 7 provinsi yakni di NTB, Jatim, Jabar, Kalbar, NTT, Sulut, dan Jambi.

Kemudian 13 kabupaten/kota yang meliputi Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Gresik, Sukabumi, Cianjur, Kubu Raya, Lembata, Kupang, Minahasa, Minahasa Utara, Muaro Jambi, dan Batanghari.