Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Covid-19 Naik di 105 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi

Kompas.com - 26/10/2021, 13:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah berhati-hati dan mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing.

Ia mengungkap ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang mengalami kenaikan kasus virus corona.

"Ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. Meskipun, sekali lagi, meskipun sedikit tetapi tetap ini harus diwaspadai," kata Jokowi saat memberikan arahan secara virtual ke para kepala daerah se-Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Menkes: Mulai Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di 105 Kabupaten/Kota

Jokowi tak merinci 105 kabupaten/kota yang ia maksud. Namun, beberapa yang sempat mengalami kenaikan kasus di antaranya Maluku Utara pada 3 minggu lalu.

Kemudian, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara pada 2 minggu lalu, serta Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara pada minggu kemarin.

Jokowi mengatakan, sekecil apa pun kasus naik, jajaran kepala daerah harus meningkatkan kewaspadaan.

Ia juga memerintahkan jajaran pemerintah memperkuat testing dan tracing.

Baca juga: Belajar dari Negara Lain, Jokowi Ingatkan 3 Penyebab Kembali Naiknya Kasus Covid-19


"Meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil," ucap Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim, Danrem agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa," tuturnya.

Presiden memerintahkan semua pihak memaksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, utamanya di mal, tempat wisata, dan pasar.

Baca juga: Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman


Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com