Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Beri Subsidi

Kompas.com - 26/10/2021, 13:10 WIB
Biaya Tes PCR di Bandara Lombok Turun Jadi Rp525.000 Dok. Humas Bandara LombokBiaya Tes PCR di Bandara Lombok Turun Jadi Rp525.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman mengatakan, sebaiknya pemerintah tetap memberlakukan hasil rapid test antigen sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi.

Ia mengatakan, jika pemerintah tetap ingin menerapkan wajib tes PCR, sebaiknya memberikan subsidi dalam implementasi kebijakan tersebut.

"Jadi saya kira sebaiknya tetap diberlakukan rapid test antigen, kecuali pemerintah mau memberikan subsidi PCR ini karena tidak hanya memberikan batas dari harga, karena pada kenyataannya selama ini harganya tetap melambung tinggi," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Tes PCR Akan Diterapkan untuk Naik Pesawat, Kereta Api, dan Kapal

Menurut Dicky, rapid test antigen sebetulnya sudah cukup diberlakukan untuk semua transportasi karena tujuannya adalah screening.

Sementara, tes PCR biasanya digunakan untuk tes konfirmasi Covid-19.

"PCR lebih baik dijadikan sebagai tes konfirmasi itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky menambahkan, penerapan wajib PCR tersebut akan sulit diterapkan karena sejumlah masalah seperti ketersediaan alat, harga tes, dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanannya.

"Masalah ketersediaannya, harganya, dan juga kalau bicara cost effective ada recourses lain yang memastikan bahwa ini kualitas si pemberi layanan juga sesuai dengan yang distandarisasi," ucap dia.

Baca juga: Ketika Harga PCR Lebih Mahal dari Harga Tiket Pesawat

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan wajib tes PCR akan diterapkan sebagai syarat perjalanan untuk moda transportasi lainnya secara bertahap.

Kebijakan tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 akibat libur Natal dan tahun baru.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.