Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemerataan informasi di seluruh Tanah Air.

Upaya tersebut dilakukan dengan langkah yang efektif dan efisien.

"Pemerintah berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh Tanah Air," kata Ma'ruf di acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).

Ma'ruf mengatakan, langkah tersebut misalnya dengan menguatkan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.

Baca juga: Pimpinan MPR: Kita Harus Bisa Saring Informasi, Kalau Tidak Akan Jadi Masalah bagi Bangsa

Menurut dia, komitmen tersebut harus menjadi perhatian seluruh badan publik untuk terus mengembangkan informasi baru.

"Supaya masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, upaya pemerataan informasi tersebut juga mengingat Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, pastisipatif, dan inovatif.

Baca juga: Wapres Yakin Fikih Islam Beri Solusi Atasi Pandemi Covid-19

Terlebih, kata dia, Indonesia juga turut menjadi inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP) yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru.

"Tujuannya untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan," kata dia.

Dengan demikian, ujar Ma'ruf, sebagai anggota OGP pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas.

Khususnya terhadap kegiatan badan-badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.