Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Kompas.com - 25/10/2021, 17:36 WIB
Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto. DOK. PPIJMenteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim tidak tercatat adanya lonjakan kasus Covid-19 setelah 10 hari Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua berakhir.

Namun, Airlangga mengaku masih menunggu evaluasi lanjutan pada hari ke-14 setelah penutupan ajang olahraga multicabang nasional tersebut. 

Baca juga: Setelah 5 Hari Karantina, 50 Personel Brimob Polda Jatim yang Bertugas di PON Papua Diizinkan Pulang

"Tentu sebagai bahan referensi kegiatan PON kemarin ini sudah masuk penutupan plus 10 hari tidak terlihat adanya pelonjakan baik itu di tempat penyelenggaraan PON maupun di daerah-daerah," kata Airlangga yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa Bali, dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/10/2021).

"Sehingga tentu kita akan mengevaluasi lagi di H+14 yang beberapa hari lagi sehingga tentu ini bisa menjadi bahan referensi untuk kegiatan-kegiatan termasuk super bike nanti," ujar dia.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, hingga 17 Oktober 2021 tercatat ada 176 kasus Covid-19 dalam ajang PON XX di Papua.

Adapun angka tersebut terdiri dari 97 orang atlet, 49 orang official, tujuh orang pelatih, 10 orang wasit, dan sisanya dari media dari panitia pelaksana, juri dan keamanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selanjutnya perkembangan kegiatan dan juga dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa PON per 17 Oktober total kasus konfirmasinya adalah 176 kasus," kata Airlangga dalam konferensi persnya yag disiarkan secara daring, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Kendati demikian, Airlangga mengungkapkan kini sebesar 60 persen dari angka tersebut sudah keluar dari karantina.

Sementara sisanya kini masih menjalani karantina dengan pemantauan dari petugas dan pemerintah daerah.

"Artinya sudah lebih dari lima hari di karantina. Sisanya dalam beberapa hari ini di monitor, terutama dikarantina di daerah-daerah," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.