PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Kompas.com - 25/10/2021, 16:32 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memiliki juru bicara dengan kapasitas atau kemampuan yang baik.

Hal ini disampaikan Arsul dalam merespons kekosongan posisi juru bicara presiden setelah Fadjroel Rachman dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan.

"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Arsul menuturkan, setidaknya ada tiga hal yang mesti jadi pertimbangan dalam memilih juru bicara presiden.

Pertama, juru bicara harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Kedua, sang juru bicara, adalah orang yang mempunyai kemampuan koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, kata anggota Komisi III DPR itu, sosok juru bicara harus mudah dihubungi.

Arsul menuturkan, Indonesia pernah memiliki juru bicara presiden yang menurutnya bagus yakni Wimar Witoelar (almarhum) di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Julian Aldrin Pasha di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir, apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan Beliau, kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," kata dia.

Baca juga: Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

Arsul berpendapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung layak menjadi juru bicara presiden karena dinilai kapabel untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dan presiden.

"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Seskab itu juga cukup berat, ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," ujar Arsul.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.