Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Kompas.com - 25/10/2021, 15:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, situasi Covid-19 di kawasan ASEAN kini mulai membaik.

Hal ini memberikan harapan baru bagi negara-negara ASEAN setelah menghadapi kesulitan besar akibat pandemi dalam 20 bulan terakhir.

"Saat ini kita melihat harapan baru. Dalam seminggu terakhir ini kasus Covid-19 di kawasan ASEAN turun 14 persen," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam ASEAN Business and Investment Summit, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Indonesia Menjadi Negara dengan Militer Terkuat se-ASEAN

Jokowi menyebutkan, kasus Covid-19 di kawasan ASEAN bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata dunia yang kasusnya hanya turun 1 persen.

Dengan situasi ini Jokowi yakin kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali akan meningkat. Diharapkan hal ini akan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Tetapi tetap menjaga kewaspadaan mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara," ujarnya.

Menurut Jokowi, dalam menghadapi pandemi seluruh negara tidak hanya ingin pulih, tetapi juga mencuri kesempatan untuk melakukan reformasi struktural. Semua negara ingin ekonominya tumbuh inklusif dan berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri, kata dia, pemerintah dan DPR telah menerbitkan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

UU ini diklaim bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi, sejalan dengan revisi Undang-undang Perpajakan.

Baca juga: Balikpapan Raih Penghargaan Kota Ramah Lingkungan di ASEAN, Bontang Dinilai Punya Daratan yang Bersih

Jokowi mengatakan, ujian berat berupa pandemi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Sebagai kesatuan masyarakat ekonomi, ASEAN merupakan kawasan yang harus mengambil pelajaran dari krisis dan melakukan perbaikan diri secara fundamental di tingkat kawasan," ujarnya.

Presiden pun mengajak para pimpinan ASEAN tetap memprioritaskan penanganan kesehatan. Menurut dia, percepatan dan pemerataan vaksinasi harus terus dilakukan.

Bersamaan dengan itu, pemulihan ekonomi ASEAN harus dipercepat dengan melakukan reaktivasi perjalanan dan pariwisata yang aman.

Baca juga: Evaluasi PPKM Sepekan: Covid-19 RI Diklaim Terendah di ASEAN hingga Klaster PON XX

Dengan situasi pandemi yang semakin terkendali, Jokowi ingin pembatasan di kawasan ASEAN dikurangi dan mobilitas dilonggarkan. Namun demikian, keamanan dari risiko pandemi harus tetap diutamakan.

"ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang digagas Indonesia setahun yang lalu perlu segera diimplementasikan, pengakuan sertifikat vaksin di kawasan termasuk interoperabilitas sistem vaksin harus segera dilakukan," katanya.

Terakhir, Presiden berharap adaptasi kegiatan ekonomi digital terus dipercepat di semua negara. Menurut dia, teknologi digital menjadi solusi paling efektif dalam menyiasati keterbatasan pergerakan.

"Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan menjadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com