Aiman Witjaksono
Host & Produser Eksekutif Program AIMAN KompasTV

Host & Produser Eksekutif Program AIMAN | AIMAN setiap senin, Pukul 20.00 WIB di KompasTV

Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Kompas.com - 25/10/2021, 12:14 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

PERTANYAAN pertama kenapa gubernur? Pertanyaan kedua, kenapa jadi Capres? Pertanyaan selanjutnya, siapakah dia?

Pertanyaan ini muncul seiring dengan hasil survei berkala yang dilakukan sejumlah lembaga. Ada Litbang Kompas dengan survei rutin 6 bulanannya.

Ada pula survei lainnya yang juga dilakukan secara berkala seperti Charta Politika, SMRC, Indikator Politik, Parameter Politik, dan sejumlah lembaga survei lainnya yang tentunya dinilai punya rekam jejak baik.

Hasil survei Pilpres yang menarik

Ada hasil survei yang menarik untuk dicermati. Dari semua survei, hanya ada 3 gubernur yang menapaki posisi paling atas.

Pertama adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kedua Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan ketiga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pertanyaannya, apakah ketiganya akan menjadi kandidat yang mewarnai pemilihan presiden 2024?

Jawaban sangat dan sangat mungkin.

Dalam Undang-undang Pemilu disebutkan, yang bisa mengajukan pasangan Capres Cawapres, adalah partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah perolehan Pemilu sebelumnya 25 persen atau memiliki kursi di DPR setidaknya 20 persen.

Berdasarkan aturan ini, maksimal akan ada 4 pasangan Capres Cawapres. Terutama jika dilihat dari syarat perolehan kursi DPR.

Ada sosok yang selalu menempati posisi 3 besar survei, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dalam logika elektoral, mustahil jika peluang ini tidak dimanfaatkan Prabowo untuk maju sebagai Capres.

Maka, 4 nama yang potensial maju dalam Pilpres 2024 nanti adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Prabowo Subianto.

Namun, apakah mereka pasti akan maju nanti?

Jika mereka ingin maju, kuncinya adalah menjaga agar elektabilitas mereka naik dari waktu ke waktu, bukan malah turun.

Jika melihat hasil Litbang Kompas yang pekan lalu dirilis, elektabilitas Ganjar Pranowo melejit,  dari 7 Persen ke 14 persen. Nyaris 2 kali lipat kenaikannya.

Sementara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung stabil.

Peluang Ganjar dan Puan

Naiknya elektabilitas Ganjar kemungkinan disebabkan oleh masifnya nama Ganjar disebut-sebut di media sosial akibat dinamika internal partai yang menyebut kelompok pendukung Ganjar sebagai celeng. Persepsi yang berkembang, Ganjar adalah korban dari konflik internal partai.

Baca juga: Saat Ada “Celeng” di Barisan “Banteng”…

Memang belakangan ada pergumulan di internal PDI Perjuangan soal Capres ini. Sampai-sampai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya bicara soal "copras-capres".

Ganjar diganjal. Oleh siapa? Oleh para pendukung Puan Maharani. 

Konon PDI Perjuangan berniat memajukan Puan Maharani, sang Putri Mahkota untuk maju di ajang Pilpres nanti. Baliho-baliho Puan marak bertebaran di segala penjuru tanah air.

Jika dikaitkan dengan Perjanjian Batu Tulis 2009 yang pemenuhannya tertunda selama dua kali Pilpres, Puan sebagai Cawapres akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai Capres.

Tapi apakah ini akan terjadi? Apakah PDI Perjuangan rela maju hanya dengan Cawapres?

Secara logika elektoral, PDI Perjuangan punya kesempatan mengajukan Capres. Menurut survei, satu-satunya nama dari PDI Perjuangan yang memiliki elektabilitas tinggi hanya Ganjar Pranowo, bukan Puan Maharani. 

Tentu sulit bagi PDI-P untuk tidak memajukan Ganjar di ajang Pilpres. Kecuali elektabilitas Ganjar tiba-tiba terjun bebas di detik-detik terakhir.

Untuk Anies Baswedan dan Ridwan Kamil setali tiga uang alias sama saja. Elektabilitas tinggi keduanya bukan jaminan untuk maju di Pilpres 2024. 

Setidaknya, mulai tahun depan, 2022, Anies akan kehilangan panggung sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masa jabatannya habis. Begitu pula dengan Ridwan Kamil yang masa jabatannya juga habis pada 2023. 

Hanya Prabowo Subianto dan Puan Maharani yang masih duduk pada jabatan masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua DPR hingga Pemilu menjelang. 

Diprediksi, tahun politik sudah akan terjadi pada 2022, dua tahun sebelum tahun T Pemilu. Biasanya, tahun politik dimulai setahun sebelum tahun T Pemilu.

Menarik untuk mencermati kiprah para jagoan survei di bulan-bulan ke depan. Percayalah, akan ada banyak kejutan.

Saya Aiman Witjaksono
Salam!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.