Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 25/10/2021, 12:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Survei Poltracking Indonesia melakukan survei nasional terkait kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, banyak masyarakat ingin Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

“Lebih kurang 59,3 persen, ini kalau dibulatkan 60 persen, setuju harus ada reshuffle kabinet,” kata Hanta dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Hanta menambahkan, ada 32, 8 persen responden tidak setuju dilakukan reshuffle kabinet. Sedangkan, 7,9 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

“Sisanya 32,8 persen tidak setuju untuk dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet,” ucapnya.

Menurut dia, Presiden memiliki berbagai instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di antaranya dari evaluasi publik, evaluasi teknokratik, dan evaluasi politik.

Hanta mengatakan, evaluasi publik bisa terlihat melalui hasil survei.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Polttracking Indonesia pada periode 3-10 Oktober 2021, sebanyak 67,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf.

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang Reshuffle Setelah PAN Merapat

Selanjutnya, sebanyak 55,8 persen publik merasa puas, sedangkan 35 persen lainnya tidak puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin di bidang ekonomi.

Terkait bidang kesehatan, Hanta menyampaikan, sekitar 60 persen publik merasa puas, sedangkan masih ada 27,9 persen publik merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Lebih lanjut, di bidang pendidikan, Hanta menyebut sebanyak 58 persen publik merasa puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin, sedangkan sebanyak 31,2 persen merasa tidak puas.

Baca juga: Tepis Isu Reshuffle, Istana Sebut Kabinet Saat Ini Solid

Selanjutnya, di aspek penegakan hukum, sebesar 52, 8 persen responden merasa puas, namun masih ada 32,3 persen publik merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf.

Survei ini dilakukan Poltracking Indonesia terhadap 1.220 responden dengan usia di atas 17 tahun yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error +/- 2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com