Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Menag Yaqut Disarankan Minta Maaf

Kompas.com - 25/10/2021, 11:36 WIB
Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas berkunjung ke Kabupaten Blora, Jumat (20/8/2021) KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANAMenteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas berkunjung ke Kabupaten Blora, Jumat (20/8/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus bagi Nahdlatul Ulama.

"Sebaiknya, minta maaf saja atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Saleh berpendapat, pernyataan Yaqut tersebut tidak pantas disampaikan oleh pejabat negara karena tidak memiliki landasan historis yang benar serta dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Harusnya Menag Berpikir untuk Bangsa, Bukan Golongan

Anggota Komisi IX DPR itu khawatir, pernyataan tersebut dapat mendorong munculnya sekelompok orang yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata Saleh.

Padahal, menurut dia, banyak organisasi masyarakat dan elemen umat Islam lainnya yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan dan pesatuan Indonesia.

Ia menegaskan, semua kelompok sama di mata hukum dan pemerintahan, termasuk seluruh umat beragama di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia.

Saleh pun berharap, presiden Joko Widodo dapat memberi teguran dan peringatan kepada Yaqut atas pernyataan itu karena dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari.

Baca juga: Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

Menurut dia, ke depannya bisa saja muncul elemen dan ormas lain yang mengeklaim mendapat hadiah berupa kementerian tertentu seperti yang disampaikan Yaqut.

"Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," ujar Saleh.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.