Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Kompas.com - 24/10/2021, 12:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir relatif stabil.

"Kalau kita tarik dalam 2 tahun terakhir, kelihatannya posisi atau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi relatif stabil, naik turun tidak ada perbedaan siginifikan," kata Saidiman dalam diskusi virtual bertajuk '2 Tahun Jokowi Ma'ruf di Luar Dipuji, di Dalam Dicaci' .

Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,5 persen.

Namun, bila dibandingkan dengan survei yang sama enam bulan sebelumnya atau pada Maret 2021, terjadi penurunan. Saat itu, kepuasan publik mencapai 77 persen.

"Tapi kalau dibandingkan persis dengan tahun lalu, yaitu Oktober 2020, kami menemukan ada mirip yaitu angka sekarang 68,8 persen," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Sementara itu, dalam kaitan dengan persepsi bahwa kondisi politik memburuk tetapi keamanan meningkat, pihaknya menemukan dalam dua tahun terakhir terdapat 26,8 persen.

Padahal pada survei September 2019, kondisi politik yang dinyatakan baik adalah sebesar 41 persen.

Menurut dia, penurunan tersebut dikarenakan munculnya sejumlah persoalan.

Antara lain adanya manuver elite yang berbicara amandemen konstitusi yang salah satu isinya ingin mengambil kesempatan publik untuk memilih langsung pemimpinnya.

Termasuk juga persoalan disrupsi politik yang dialami oleh Partai Demokrat.

"Jadi publik merespons itu dengan memberi penilaian atau menurunkan ekspektasinya terhadap kondisi politik sekarang," kata dia.

Meskipun, kata dia, saat ini penegakkan hukum dan keamanan relatif stabil dan tidak seburuk perkembangan perspektif politik. Bahkan tren politik keamanan, dinilai baik atau sangat baik yakni sebanyak 61,3 persen apabila dibandingkan dengan survei Oktober 2020 yang mencapai 53,4 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Sementara pada penegakan hukum, publik yang menyatakan baik atau sangat baik adalah 44,8 persen, sedangkan tahun sebelumnya adalah 41,8 persen.

"Sebetulnya publik bisa membedakan. Menurut kondisi politik ini lebih pada kondisi elite politik kita. Ada soal isu amandemen, masalah Demokrat, dan lainnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com