Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Herzaky menyusul statement Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintahan 10 tahun lalu terlalu banyak rapat.

“Memang pemerintahan SBY dulu tidak perlu merasa koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung,” tutur Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Herzaky mencontohkannya dengan penanganan peristiwa tsunami di Aceh 2004 silam.

Baca juga: Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Kala itu pemerintah Indonesia mendapat pujian dari kalangan internasional karena dianggap mumpuni dalam melakukan penanganan pasca bencana.

“Dianggap sebagai penanganan terbaik untuk bencana dan dijadikan kajian di berbagai negara sebagai best practices,” sebut dia.

Herzaky juga menyinggung pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era kepemimpinan SBY.

Dalam pandangan dia, mestinya pemerintah sekarang bisa melanjutkan program itu dengan lebih baik.

“Bukan malah mundur kebelakang,” katanya.

Terakhir Herzaky berharap pemerintah fokus bekerja untuk menangani berbagai masalah di masyarakat.

“Karena rakyat masih banyak yang susah, jadi pengangguran, dan kemiskinan meningkat drastis dimana-mana,” imbuh dia.

Baca juga: SBY Minta Masyarakat Jaga dan Pelihara Perdamaian di Aceh

Diberitakan sebelumnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan 10 tahun lalu yang dipimpin oleh SBY.

Perbandingan itu disinggung Hasto kala memberikan pujian pada Jokowi terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakat ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas,” ungkap Hasto, Kamis (21/10/2021).

“Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan,” sambungnya.