Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Kompas.com - 22/10/2021, 19:47 WIB
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKetua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengkritisi iklim kualitas demokrasi Indonesia yang dinilai semakin menurun di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun penilaian tersebut disampaikannya berdasarkan sejumlah kasus pembungkaman aspirasi masyarakat yang mengkritik jalannya pemerintahan.

"Saat ini pemerintah cenderung mengangkat sebagian tapi menjatuhkan sebagian. Kemudian dalam beberapa konteks cenderung represif, beberapa organisasi dibuat terlarang, beberapa tokoh ditangkap," kata Ridho saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Menurut dia, kualitas demokrasi yang kian menurun itu dikarenakan kepentingan koalisi partai politik. 

Akibatnya, kata dia, kebijakan pemerintah sekarang terkesan tidak efisien dan tidak pro rakyat.

"Atmosfer oligarki semakin kental. Kita melihat ini semua karakteristik dari low politics atau politik kualitas rendah," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berkaca kondisi demokrasi sekarang, Ridho khawatir Indonesia akan sulit menegakan keadilan, baik dalam berdemokrasi maupun hukum.

"Sulit bagi kita untuk melakukan rekonstruksi masyarakat. Sulit bagi kita untuk melakukan semua tujuan kita untuk menegakan keadilan. Itu situasi politik kita saat ini, alam demorasi dan hukum kita," jelasnya.

Baca juga: Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi telah berlangsung selama tujuh tahun sejak masa kepemimpinannya periode pertama pada 2014. Ada sejumlah dinamika yang mewarnai jalannya pemerintahan Jokowi.

Salah satu yang disoroti publik adalah praktik pembungkaman aspirasi masyarakat yang masih terjadi hingga kini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.