Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Kompas.com - 22/10/2021, 19:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku menerima laporan soal warga yang bunuh diri karena diteror perusahaan penyedia pinjaman online (pinjol) ilegal.

Mahfud mengatakan, pihak penyedia pinjol ilegal tetap meneror dan menagih utang kepada keluarga kendati nasabah telah meninggal dunia.

"Sudah banyak laporan ke saya juga, ada yang lapor, orang ada yang meninggal dunia karena itu (pinjol ilegal), tapi keluarganya diteror, disuruh bayar," ujar Mahfud, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Mahfud mengatakan, nasabah tersebut awalnya meminjam uang kepada sebesar Rp 1.200.000.

Namun karena faktor suku bunga, jumlah utangnya kian tinggi. Nasabah itu pun diteror untuk segera melunasi utangnya. Karena diteror, Mahfud mengatakan, nasabah akhirnya memilih bunuh diri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak berhenti sampai di situ, kata Mahfud, pihak keluarga juga ditero oleh perusahaan pinjol ilegal.

"Keluarganya diteror tapi memang tidak diberitakan karena memang dia dirahasiakan, kepada orangtuanya di kampung meninggal karena sakit perut," kata Mahfud.

Baca juga: Polisi Sebut Cara Penagihan Pinjol Ilegal Buat Korban Stres hingga Bunuh Diri

Menyikapi banyaknya teror terhadap nasabah pinjol ilegal, Mahfud memperingatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas dalam memberantas pinjol ilegal.

"Kita enggak akan berhenti (tindak tegas), karena negara harus hadir melindungi rakyat," tegas Mahfud.

Pemerintah akan menggunakan instrumen pidana maupun perdata terhadap perusahaan pinjol ilegal.

Aturan yang dapat digunakan yakni Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemerasan dan Pasal 335 KUHP yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Baca juga: Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Selanjutnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29, Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari sisi perdata, pinjol ilegal dipastikan tidak sah karena tidak memenuhi syarat obyektif dan subyektif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.