PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Irwan mendesak pemerintah untuk menanggung biaya tes PCR yang menjadi syarat untuk dapat berpergian menggunakan pesawat terbang.

Irwan berpendapat, kewajiban tes PCR bagi calon penumpang pesawat memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19.

"Sejak awal sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya," kata Irwan dalam siaran pers, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Politikus Partai Demokrat itu berpandangan, pemerintah seolah menambah derita rakyat dengan mewajibkan PCR bagi penumpang pesawat tanpa menanggung biaya PCR-nya atau menurunkan harga menjadi terjangkau.

Irwan mengaku sepakat jika PCR digunakan sebagai salah satu alat menekan penyebaran Covid-19 karena realisasi vaksinasi yang masih rendah.

Namun, ia mengingatkan, pemerintah juga harus bijak dan tidak menambah beban masyarakat.

"Yang utama adalah pemerintah harus punya solusi yang bijaksana dan bukan justru menambah derita rakyat," ujar dia.

Baca juga: Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Ia pun mengusulkan, jika tidak mampu menanggung biaya PCR, maka hendaknya pemerintah dapat menurunkan kembali standar biaya PCR, karena nominal Rp 450.000-Rp 550.000 terbilang masih tinggi.

"Tentu harga PCR ini harus bisa diturunkan ke harga yang terjangkau oleh seluruh pengguna transportasi udara," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan mengenai aturan terbaru bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi udara atau pesawat terbang.

Baca juga: Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Menurut Wiku, perjalanan dengan pesawat untuk tujuan ke wilayah Jawa-Bali wajib menunjukkan dokumen kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama.

"Dan menunjukkan surat keterangan hasil RT PCR yang sampelnya diambil dalam waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan," ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (21/10/2021).

Wiku menegaskan, dua dokumen itu juga berlaku pelaku perjalanan dari daerah berstatus level 3 dan level 4 di luar Jawa-Bali yang akan terbang ke Jawa-Bali.

Selain itu, perjalanan dengan pesawat untuk tujuan ke wilayah non Jawa-Bali level 3 dan 4 juga wajib menunjukkan dua dokumen yakni kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.

Sementara itu, syarat tes RT PCR untuk pelaku perjalanan transportasi udara tidak berlaku di daerah perintis, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 yang akan berlaku efektif pada 24 Oktober 2021 pukul 00.00 WIB.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, pemberian jeda penerapan aturan terbaru transportasi udara ini bertujuan memberikan kesempatan kepada maskapai dan operator bandara mempersiapkan diri, serta memberikan sosialisasi yang cukup kepada calon penumpang.