Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo diwarnai rapor merah. Mulai dari bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

"Rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan," kata Ridho dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Di bidang hukum, upaya penegakkan hukum di lapangan dinilai masih diskriminatif. Dalam hal ini tajam ke oposisi tetapi tumpul ke pendukung rezim.

"Hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan. Meluasnya pembelaan ke si kuat dan dilupakannya si lemah," ucap Ridho.

Baca juga: 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi Geruduk Istana Oligarki

Sementara itu di sektor ekonomi, ia menilai, kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun proyek infrastruktur belum efisien dan tidak tepat sasaran.

Padahal, Jokowi cukup masif membangun infrastruktur dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Ridho mengatakan pembangunan di sektor infrastruktur memang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akselerasi ekonomi.

“Namun pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang," jelasnya.

Termasuk, lanjut Ridho, pemerintahan Jokowi tidak memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

Masih evaluasi bidang ekonomi, Ridho mengatakan pemerintahan Jokowi cenderung tidak pruden dalam pengalokasian keuangan negara. Sementara, pengelolaan utang luar negeri sangat mengkhawatirkan.

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

Lanjut dia, sebagian besar utang luar negeri diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur dengan lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Dampak secara langsung yang dirasakan adalah meningkatnya hutang luar negeri Indonesia yang telah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dijanjikan tidak kunjung tercapai," tutur Ridho.

"Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita," tambah dia.

Selain itu, beberapa pembangunan proyek infrastrukur juga ditengarai biayanya sangat mahal hingga mencapai dua kali lipat, seperti jalan tol layang Jakarta-Cikampek menelan biaya Rp 350 milyar per kilometer.

Padahal, kata Ridho, untuk jalur biasa hanya Rp 150 miliar per kilometer.

“Hal yang sama juga terjadi pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang skema pembiayaan awalnya adalah non-APBN tetapi dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya yang sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat,” tegas Ridho.

Khusus untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Ridho mengingatkan Jokowi agar menepati janji untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

“Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat," imbuh dia.

Sebagai informasi, tahun ini menjadi tahun ketujuh bagi Jokowi dalam menjabat sebagai kepala negara

Adapun Jokowi resmi menjabat sebagai presiden pada periode pertamanya, 20 Oktober 2014.

Kemudian, Jokowi kembali memenangkan Pilpres 2019 dan resmi melanjutkan jabatannya pada 20 Oktober 2019.