KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Kompas.com - 22/10/2021, 11:54 WIB
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Instagram/KPI PusatKomisi Penyiaran Indonesia (KPI)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga mengalami perundungan dan pelecehan seksual, MS, kembali mengunjungi RS Polri untuk bertemu dengan psikiater.

Kuasa hukum MS, Muhammad Mualimin menjelaskan kliennya memutuskan untuk menemui psikiater yang dipilihnya sendiri.

“MS Berobat ke psikiater RS Polri dengan biaya pribadi, dengan sisa-sisa tabungan yang dimilikinya,” tutur Mualimin melalui keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Sebelumnya pada Rabu (13/10/2021) pekan lalu, MS sudah mengirimkan surat pada KPI untuk meminta pendampingan psikologis untuknya dan keluarga.

Baca juga: KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Mualimin menuturkan, hingga saat ini belum menerima surat balasan dari KPI. Sementara MS segera butuh bantuan psikologis.

“Dia butuh diobati kejiwaannya dan ingin mendapat obat supaya kualitas tidurnya membaik. Juga untuk mengurangi stres yang selama beberapa tahun belakangan dialami,” ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, Mualimin berharap hasil pemeriksaan psikiatri forensik dari RS Polri dapat segera selesai dan digunakan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat untuk melanjutkan proses penyelidikkan ke penyidikkan.

“Semoga polisi segera bergegas menaikkan status hukum atas kasus ini,” pungkas dia.

Perkara MS viral beberapa waktu belakangan pasca keterangan tertulisnya tersebar di sosial media.

Baca juga: Kuasa Hukum Korban Pelecehan di KPI Harap Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Ia mengaku mendapatkan tindakan perundungan sejak tahun 2012 dan pelecehan seksual di tahun 2015 yang dilakukan oleh rekan kerjanya di KPI Pusat.

Perkara MS saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Ia juga telah menyelesaikan tahapan psikologi forensik untuk melihat kondisi kejiwaannya.

Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih melakukan penyelidikan guna menyusun rekomendasi untuk penanganan perkara ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.