Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan tugas-tugas yang harus dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Hal itu ia ungkapkan usai melantik Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/10/2021).

"Sehingga tugas BNPP adalah mengoordinasikan, karena saya paham ini tidak bisa dikerjakan sendiri, sekali lagi BNPP dibentuk karena maksud itu," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).

"Untuk mengelola masalah perbatasan yang kompleks dan perlu mengintegrasikan kekuatan yang ada di pemerintah pusat maupun pemda dengan desentralisasi otonomi daerah saat ini, baik di provinsi, tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai ke tingkat desa yang perlu dikoordinasikan," ujar dia.

Baca juga: Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi di BNPP Kemendagri

Menurut Tito BNPP dibentuk dengan tiga tugas utama yakni menjaga dan memperjelas daerah perbatasan baik darat, laut, maupun udara.

Mengenai perbatasan darat, kata dia, masih ada beberapa segmen di perbatasan dengan negara Malaysia yang masih belum tuntas.

"Begitu juga perbatasan darat dengan negara Timor Leste dimana masih ada beberapa segmen termasuk diantaranya masalah enclave yakni Oekusi juga perlu dibicarakan," ujar dia.

Terkait perbatasan laut, salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan laut terutama di Kepulauan Riau.

Baca juga: Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi di BNPP Kemendagri

Dalam hal ini adalah terkait wilayah Natuna yang pada beberapa waktu lalu diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah yang masuk dalam Nine Dash Line.

"Ini salah satu permasalahan yang memerlukan penyelesaian, entah penyelesaian dengan menjaga fisik atau melakukan diplomasi pembicara dengan Tiongkok yang melibatkan lintas instansi dengan koordinatornya BNPP seharusnya, ada Kemenlu, TNI AL khususnya, BIN, KKP, Kemenkumhan," ucapnya.

"Ini harus dikoordinasikan jangan sampai kita kalah kira-kira begitu, ini tugas yang sangat besar BNPP," kata Tito Karnavian.

Tito juga mengingatkan agar pulau-pulau terluar juga dijaga dan diberi simbol Indonesia, untuk menunjukkan eksistensi negara di pulau-pulau terluar sehingga nantinya tidak direbut oleh negara tetangga.

BNPP juga harus menyelesaikan terkait dengan perbatasan udara Indonesia yang masih bermasalah dengan Singapura.

Baca juga: Akademisi Sebut Perlu Penanganan Pentahelix Atasi Permasalahan di Perbatasan Negara