Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung mengungkap peran tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) tahun 2016-2019.

Salah satu tersangka, yaitu WP merupakan mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan, dan Pengelolaan Perum Perindo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan, WP selaku pimpinan pengelola Divisi Penangkapan Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Procesing (FTP) tidak melakukan analisis usaha, rencana keuangan, dan proyeksi pengembangan usaha sehingga penggunaan dana surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) Seri A dan B tidak digunakan sesuai peruntukan.

WP juga melakukan pengajuan modal usaha perdagangan dan modal usaha pengolahan ikan tanpa adanya proposal usaha, analisis usaha, rencana keuangan, dan proyeksi pengembangannya.

Selain itu, lanjut Leonard, WP melakukan kerja sama pengolahan ikan tanpa adanya studi kelayakan kerja sama.

Baca juga: Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

"Melakukan usaha perdagangan ikan tanpa ada berita acara serah terima barang dan tanpa ada laporan jual beli ikan dan tidak melakukan pengecekan dan verifikasi kebenaran data supplier dalam melakukan pembayaran," kata Leonard dalam konferensi pers secara daring, Kamis (21/10/2021).

Kemudian, tersangka LS adalah Direktur PT Kemilau Bintang Timur. Leonard menuturkan, LS selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN Seri A dan B.

LS juga membuat seolah-olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT Kemilau Bintang Timur.

"Selain itu, LS membuat nota pembayaran/invoice fiktif dan membuat surat jalan barang fiktif," ujar Leonard.

Berikutnya, tersangka NMB merupakan Direktur PT Prima Pangan Madani. Leonard mengungkapkan, NMB selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN Seri A dan B.

NMB juga membuat seolah-olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT Prima Pangan Madani.

"Selain itu, NMB membuat nota pembayaran/invoice fiktif dan membuat surat jalan barang fiktif," katanya.

Baca juga: Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi ini yaitu bermula pada 2017 saat Direktur Utama PT Perindo yang dijabat oleh SJ menerbitkan MTN untuk meningkatkan pendapat perusahaan.

Perum Perindo pun mendapatkan dana Rp 200 miliar yang terdiri dari Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 (Seri A) dan Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 (Seri B). Tujuan MTN itu untuk pembiayaan di bidang perikanan tangkap.

Namun, faktanya penggunaan dana MTN Seri A dan Seri B tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana prospek atau tujuan penerbitan MTN Seri A dan Seri B.

MTN Seri A dan Seri B itu sebagian besar digunakan untuk bisnis perdagangan ikan yang dikelola oleh Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang dipimpin oleh WP.

Kemudian, pada Desember 2017, Direktur Utama Perindo diganti dan dijabat RS. Ia sebelumnya merupakan Direktur Operasional Perum Perindo.

Baca juga: Dugaan Korupsi Perum Perindo, Kejagung Periksa Sekretaris Perusahaan dan Eks Dirut

RS pun mengadakan rapat dan pertemuan dengan Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan (P3) Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang juga diikuti IP sebagai advisor Divisi P3 untuk membahas pengembangan bisnis Perum Perindo menggunakan dana MTN Seri A dan Seri B, kredit Bank BTN Syariah, dan kredit Bank BNI.

Leonard mengatakan, IP memberikan rekomendasi beberapa perusahaan dan perseorangan untuk bekerja sama dengan Perindo dalam perdagangan ikan, yaitu PT Global Prima Santosa (GPS), PT Kemilau Bintang Timur (KBT), S/TK, dan RP.

"Selain beberapa pihak yang dibawa oleh IP, juga terdapat beberapa pihak lain yang kemudian menjalin kerja sama dengan Perindo untuk bisnis perdagangan ikan, antara lain, PT Etmico Makmur Abadi, PT SIG Asia, Dewa Putu Djunaedi, CV Ken Jaya Perkara, CV Tuna Kieraha Utama, Law Aguan, Pramudji Candra, PT Prima Pangan Madani, PT Lestari Sukses Makmur, PT Tri Dharma Perkasa," ujarnya.

Metode yang digunakan dalam bisnis perdagangan ikan tersebut adalah metode jual beli ikan putus.

Leonard mengungkapkan, dalam penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan tersebut, Perindo melalui Divisi P3/SBU FTP tidak ada yang melakukan analisis usaha, rencana keuangan, dan proyeksi pengembangan usaha.

"Selain itu, dalam melaksanakan bisnis perdagangan ikan tersebut beberapa pihak tidak dibuatkan perjanjian kerja sama, tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan, dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis Perum Perindo," tuturnya.

Menurut Leonard, penyimpangan dalam metode penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan Perum Perindo itu menyebabkan verifikasi syarat pencairan dana bisnis yang tidak benar serta menimbulkan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan oleh mitra bisnis perdagangan ikan Perum Perindo.

"Kemudian transaksi-transaksi fiktif tersebut menjadi tunggakan pembayaran mitra bisnis perdagangan ikan kepada Perum Perindo kurang lebih sebesar Rp 149 miliar," kata Leonard.