Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Kompas.com - 21/10/2021, 17:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memberikan empat catatan terkait dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyoroti soal penurunan kualitas demokrasi, pemberantasan korupsi hingga proyek kereta cepat.

"Pertama, persepsi terhadap kualitas demokrasi yang menurun," kata Kamhar, melalui keterangan pers, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Kamhar berpendapat, kualitas demokrasi yang menurun itu dirasakan oleh sejumlah elemen masyarakat.

Menurut dia, hal itu muncul lantaran kebebasan menyatakan pendapat atau kritik kepada pemerintah kerap direspons dengan jerat hukum.

"Bahkan, hanya sekadar mural sekalipun dikejar seolah sebagai bentuk kejahatan luar biasa," tutur Kamhar.

Kemudian, demokrasi di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga dinilai memburuk karena para pendengung (buzzer) yang mempersekusi pengkritik dan membiaskan serta mendistorsi informasi.

Kamhar menyinggung catatan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyebutkan indeks demokrasi Indonesia pada posisi terendah dalam kurun 14 tahun terakhir.

"Skor 6,3 lebih rendah dibanding Timor Leste, Filipina dan Malaysia," ucapnya.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Catatan kedua, Partai Demokrat mengkritik soal menurunnya sektor pemberantasan korupsi. Kamhar menyinggung soal menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Kemudian, revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bergulir cepat tanpa memedulikan aspirasi dari kelompok yang menolak revisi.

"Upaya sistematis pelemahan KPK semakin tampak nyata pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang menuai sorotan publik dan penuh kontroversi. Lagi-lagi, pemerintah terkesan melakukan pembiaran," tambah dia.

Kamhar pun menyoroti janji politik Presiden Jokowi saat kampanye soal memperkuat KPK. Namun, dinamika yang ada, kata dia, justru bertolak belakang dengan janji politik Jokowi

"Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir Transparency International menjelaskan nasib pemberantasan korupsi yang tidak menentu dan mengalami kemunduran. Ini menunjukkan politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi," tutur dia.

Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Catatan berikutnya, Partai Demokrat menyoroti tentang pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.

Menurut Kamhar, agenda itu ibarat agenda tersembunyi yang tiba-tiba disajikan ke publik pasca-pilpres. Ia mengatakan, publik dibuat terkejut karena sebelum Pilpres sama sekali tak ada wacana itu.

Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terdampak juga tak lantas menyurutkan agenda pemindahan IKN.

Kamhar berpandangan, pemindahan IKN tak bersifat mendesak dan masih membutuhkan kajian lebih dalam.

"Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan oligarki. Apalagi, dari sisi pembiayaan, yang hanya mengandalkan utang. Pemerintahan Jokowi tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang republik berdiri," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Suntik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 4,3 Triliun

Catatan keempat, yakni pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebut bakal menggunakan dana APBN.

Menurut Demokrat, hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran nyata atas pernyataan Presiden Joko Widodo terdahulu.

Adapun Jokowi sempat menyatakan bahwa pembiayaan kereta cepat itu tidak akan menggunakan dana APBN. Hal itu disampaikan pada 15 September 2015.

"Lagi-lagi ini mempertontonkan pembohongan publik dan ketidakberpihakan pada rakyat kecil ketika perekonomian sedang lesu akibat pandemi dan daya beli masyarakat sedang terpuruk," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com