Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Kompas.com - 21/10/2021, 16:44 WIB
Tiga saksi dari BUMD DKI Jakarta hadir dalam dugaan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/10/2021). Tatang Guritno / Kompas.com Tiga saksi dari BUMD DKI Jakarta hadir dalam dugaan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Yurianto menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengarahkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya supaya mendapat Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Hal itu disampaikan Yurianto yang hadir sebagai saksi atas dalam persidangan atas terdakwa Mantan Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

“Saksi ikut pembahasan terkait usulan sampai eksekusi Rumah Dp 0 Rupiah?,” tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (21/10/2021).

“Untuk yang pertama bahwa arahan dari Gubernur untuk memberikan pendanaan penyertaan modal ke Sarana Jaya,” jawab Yurianto.

Baca juga: Dakwaan Jaksa, Pembelian Lahan di Munjul Dilanjutkan meski Tak Penuhi Syarat

Yurianto menyebut bahwa PMD tidak hanya terkait dengan program Rumah Dp 0 Rupiah.

Pihaknya, lanjut Yurianto, juga telah mengajukan PMD ke Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian jaksa memotong penjelasan Yurianto dengan bertanya apakah yang diusulkan untuk PMD terkait pembangunan Rumah DP 0 rupiah hanya Sarana Jaya.

“Intinya the one and only, hanya Perumda Sarana Jaya yang diusulkan untuk Rumah Dp 0 Rupiah?,” ucap jaksa.

“Iya Pak,” sebut Yurianto.

“Intinya kan usernya paling atas Gubernur?,” cerca jaksa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.