Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Padahal, imbuh Junimart, sertifikat PSTL diklaim tidak sesuai sasaran. Hal ini merupakan penyebab terhambatnya sertifikasi redistribusi.

"Seharusnya, Kementerian ATR/BPN mengutamakan sertifikat tanah redistribusi kepada para petani penggarap atas lahan yang dibagikan oleh negara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 196," jelasnya.

Dengan lima poin catatan buruk tersebut, Junimart meyakini, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil dalam menjalankan program pertanahan Presiden Jokowi hanya sebatas euforia semata dan jauh dari target alias gagal.

Program pertanahan Presiden Jokowi di antaranya pemberian sertifikat tanah gratis atau PTSL, redistribusi, dan reforma agraria.

Baca juga: Kasus Penyalahgunaan PTSL, BPN Nganjuk: Kita Butuh Kejujuran Pihak Perangkat Desa

"Saya meyakini, Presiden Jokowi tidak mengetahui berbagai fakta permasalahan pertanahan yang terjadi di masyarakat. PTSL, redistribusi, reforma agraria jauh dari target yang dicanangkan oleh presiden bahwa tanah harus pro rakyat sesuai pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945,” ucap Junimart.

Belum lagi, lanjut dia, adanya keluhan masyarakat tentang sistem pelayanan Badan pertanahan untuk pengurusan sertifikasi.

"Parahnya lagi SOP tidak berjalan. Pengamatan saya berdasar cross check lapangan bahwa kepemimpinan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil asal bunyi (asbun) saja,” imbuh Junimart.

Sofyan Djalil Didesak mundur dari kabinet

Sebelumnya, Junimart Girsang telah mendesak Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil agar mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

"Sebagai sosok pemimpin atau akademisi yang cakap, Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi," ujarnya.

Hal itu ditegaskan Junimart sebagai konsekuensi atas carut marutnya konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha.

Konflik kedua belah pihak tersebut bermula dari pemberian izin hak guna usaha (HGU) serta hak guna bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN kepada para pengusaha yang kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.

Baca juga: Dua Pejabat BPN Jadi Tersangka TPPU Terkait Gratifikasi HGU Tanah di Kalimantan Barat

"Carut marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita. Terbukti dari berbagai konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU hingga HGB kepada para pengusaha di beberapa daerah,” imbuh Junimart.

Pemberian izin itu, lanjut dia, menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab, sering kali dari hak atas tanah yang diberikan justru membuat masyarakat kehilangan tanahnya sendiri.

Terlebih, maraknya aksi mafia tanah di Indonesia yang justru melibatkan para oknum atau internal dari Kementerian ATR/BPN.

Menurut politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, kemunculan mafia tanah merupakan hasil dari aksi pembiaran yang dilakukan oleh Sofyan Djalil kepada para bawahannya.

Baca juga: Kasus Mafia Tanah Tak Kunjung Tuntas, Sofyan Djalil Beberkan Alasannya

“Permafiaan ini diamini oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur,” ujar Junimart.

Lebih lanjut, Politisi kelahiran Kabupaten Dairi, Sumatera Utara itu mengatakan, apabila Sofyan Djalil tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatannya, maka Presiden Jokowi harus bertindak tegas dengan mencopot jabatan secara paksa.

"Sebab, hasil temuan kami di Komisi II ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah menemukan pemberian HGU dan dan hak tanah lainnya kepada para pengusaha jelas-jelas telah merugikan masyarakat," imbuh Junimart.