KILAS

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Kompas.com - 21/10/2021, 12:22 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang mengungkapkan lima poin yang menjadi catatan buruk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil.

"Pertama, penyebab sertifikat Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) bermasalah. Sebab, pengukuran melibatkan pihak ketiga, yaitu surveyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat," imbuh Junimart seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (21/10/2021).

Menurut Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR ini, validitas pengukuran sertifikat PTSL dari surveyor tersebut bersifat semi ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terlebih, pada kontrol kualitas pekerjaan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum atau rechts kadaster.

Baca juga: Kasus Penyalahgunaan PTSL, BPN Nganjuk: Kita Butuh Kejujuran Pihak Perangkat Desa

Untuk diketahui, rechts kadaster merupakan sistem pendaftaran tanah dengan pencatatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bahkan ada oknum pengukuran yang melakukan pengukuran tanah cukup di atas meja seperti potong tahu," ujar Junimart kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Untuk poin kedua, lanjut Junimart, seleksi pejabat eselon III dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama ini berlangsung sangat diskriminatif dan cenderung korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN).

Baca juga: 125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Artinya, ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat tidak bisa menduduki jabatan strategis, begitu pula sebaliknya.

"Sistem pemilihan ASN secara diskriminatif ini menyuburkan mafia tanah. Akibatnya para kepala kantor di tingkat daerah kabupaten atau kota dan kepala kantor wilayah di tingkat provinsi tidak berani menindak para mafia tanah di daerah masing-masing sebagaimana yang diinginkan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi),” ujar Junimart.

Bahkan, sebut dia, sampai ada yang berdalih dengan alasan memilih aman demi jabatan mereka. Sebaliknya para kepala kantor yang ingin menumpas mafia tanah, terkesan diabaikan dan tidak diberi kewenangan.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.