Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2021, 12:14 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI melaporkan penambahan kasus baru varian Delta di Indonesia sebanyak 865 pada 16 Oktober 2021.

Dengan tambahan itu, maka total kasus varian Delta di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 4.025. Semua kasus tersebut tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Sebelumnya, pada 2 Oktober 2021, kasus varian Delta di Indonesia berjumlah 3.160 orang yang juga tersebar di 34 provinsi.

Baca juga: Kasus Varian Delta di Indonesia Capai 3.160

Kasus varian Delta paling tinggi ditemukan di Provinsi DKI Jakarta dengan total 1.188, lalu disusul Jawa Barat 592, Kalimantan Timur 393, Jawa Tengah 239, dan Sumatera Utara 135.

Berikut sebaran 4.025 kasus varian Delta di 34 provinsi di Indonesia hingga 16 Oktober 2021:

  1. Aceh: 54 kasus
  2. Sumatera Utara: 135 kasus
  3. Riau: 30 kasus
  4. Kepulauan Riau: 29 kasus
  5. Jambi: 123 kasus
  6. Sumatera Barat: 75 kasus
  7. Sumatera Selatan: 58 kasus
  8. Kepulauan Bangka Belitung: 43 kasus
  9. Bengkulu: 22 kasus
  10. Lampung: 6 kasus
  11. DKI Jakarta: 1188 kasus
  12. Banten: 28 kasus
  13. Jawa Barat: 592 kasus
  14. Jawa Tengah: 239 kasus
  15. D.I Yaogyakarta: 67 kasus
  16. Jawa Timur: 50 kasus
  17. Bali: 52 kasus
  18. NTB: 65 kasus
  19. NTT: 102 kasus
  20. Kalimantan Barat: 56 kasus
  21. Kalimantan Tengah: 3 kasus
  22. Kalimantan Selatan: 111 kasus
  23. Kalimantan Utara: 60 kasus
  24. Kalimanta Timur: 393 kasus
  25. Sulawesi Selatan: 25 kasus
  26. Sulawesi Barat: 37 kasus
  27. Sulawesi Tengah: 65 kasus
  28. Sulawesi Tenggara: 20 kasus
  29. Sulawesi Utara: 100 kasus
  30. Gorontalo: 29 kasus
  31. Maluku Utara: 44 kasus
  32. Maluku: 43 kasus
  33. Papua Barat: 24 kasus
  34. Papua: 53 kasus
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com