Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun sudah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berjalan.

Tepatnya 20 Oktober 2019, Jokowi-Ma'ruf resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selama 2 tahun pemerintahan keduanya, rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu proyek besar yang terus berjalan.

Dalam berbagai kesempatan Jokowi menyinggung agenda besar pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Rencana pemindahan ibu kota tetap berjalan sekalipun dalam situasi pandemi virus corona, demikian katanya.

Hal itu disinggung Jokowi saat menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik koalisi, Rabu (25/8/2021), di Istana Negara, Jakarta.

"Kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19. Tantangan ekonomi yang besar, tetapi kita tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan pandangan Presiden usai pertemuan.

Jokowi dan para petinggi partai berpandangan bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan karena problematika DKI yang begitu kompleks.

Kendati demikian, kata Johnny, pemerintah tak terburu-buru memindahkan ibu kota. Sebab, masih banyak hal yang harus disiapkan.

"Namun tentu pemindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," ujarnya.

Baca juga: Bung Karno, Jokowi, dan Ibu Kota Negara Masa Depan

Tak berselang lama, Jokowi kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

"Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaanya akan terus dilaksanakan," kata Menko Airlangga usai pertemuan.

Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, kata Airlangga, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.

"Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan," kata dia.

Ditargetkan tahun ini

Pada awal tahun 2021 pemerintah menyampaikan bahwa groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Groundreaking akan dimulai dari pembangunan Istana Kepresidenan.

"Pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu, tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam tayangan Kompas TV, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Draf RUU IKN: Ibu Kota Negara Dipimpin Kepala Otorita Setingkat Menteri, Masa Jabatan 5 Tahun

Dokumentasi Bappenas/ Sarono Santoso Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa didampingi Juru Bicara Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat meninjau lokasi titik nol Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

Ia menyampaikan, masterplan ibu kota negara baru sudah selesai. Artinya, rencana titik-titik pembangunan sudah dirampungkan.

Perencanaan pembiayaan pun telah disusun. Delineasi lahan, pembangunan jalan-jalan utama, dan infrastruktur untuk memasuki ibu kota negara yang baru kini tengah dikerjakan.

Namun demikian, kata dia, syarat utama pembangunan ibu kota baru berkaitan dengan kemampuan pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.