Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2021, 08:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, masih ada warga yang enggan disuntik vaksin Covid-19 karena informasi hoaks.

Hal itu disampaikan Hadi saat memberikan sambutan pada kegiatan vaksinasi yang digelar alumni Akabri 1999 di Gedung Satya Haprabu Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/10/2021).

"Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang belum mau divaksin karena banyaknya hoaks dan pemberitaan yang keliru," ujar Hadi, dalam keterangan tertulis Puspen TNI, Rabu.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Vaksin Lindungi Masyarakat dari Pemburukan akibat Terpapar Covid-19

Selain protokol kesehatan, Hadi menegaskan bahwa vaksinasi merupakan strategi dalam peperangan melawan Covid-19.

Untuk itu, saat ini pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi nasional agar mencapai target vaksinasi di atas 70 persen

"Vaksin merupakan salah satu upaya dalam mencegah penyakit berbahaya karena vaksin dapat membentuk kekebalan tubuh dengan cepat dan efektif," kata Hadi.

Menurut Hadi, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan tindakan serempak secara bersama-sama.

Hal ini juga diperlukan persatuan dan kesatuan dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan, pelaksanaan 3T, dan vaksinasi nasional.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Ia menilai, kegiatan kerja sama berbagai pihak seperti yang digagas oleh alumni Akabri 1999 patut diapresiasi.

Menurut dia, vaksinasi massal dan pemberian bantuan sosial menjadi bentuk kepedulian dan semangat untuk membantu sesama.

"Ini merupakan cerminan kepekaan terhadap kondisi lingkungan sosial masyarakat. Inilah bentuk persatuan dan persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika," ucap Hadi.

Ia juga mengatakan, sinergi dan soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat adalah senjata bersama agar dapat menekan pandemi.

"Kerja sama dan bahu-membahu memberikan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan senjata bersama untuk menekan laju pandemi Covid-19," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com