Kompas.com - 21/10/2021, 07:23 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu yang berdekatan.

Lembaga antirasuah itu berhasil menangkap 2 kepala daerah maupun pihak swasta yang terlibat transaksi suap bernilai miliaran rupiah tersebut.

Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin dan lima aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba, Sumatera Selatan, ditangkap dalam OTT pada Jumat (15/10/2021) malam.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, kasus Dodi bermula ketika Pemkab Muba akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi, di antaranya proyek-proyek pada Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Baca juga: Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Untuk melaksanakan proyek itu, Dodi diduga memberi arahan dan kepada Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari agar proses lelang direkayasa sedemikian rupa.

"Di antaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut," ujar Alex dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Selain itu, Dodi diduga menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek pekerjaan di Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, serta 2-3 persen untuk Eddi dan pihak terkait lainnya.

Dodi diduga dijanjikan uang Rp 2,6 miliar oleh Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy, agar perusahaannya memenangkan empat proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin.

"Total commitment fee yang akan diterima oleh DRA (Dodi Reza Alex) dari SUH (Suhandy) dari empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," ujar Alex

Ia mengatakan, perusahaan milik Suhandy tercatat memenanangkan empat paket proyek pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Baca juga: Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Proyek-proyek itu adalah rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil (Rp 3,4 miliar), peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan (Rp 3,3 miliar), dan normalisasi Danau Ulak Ria (Rp 9,9 miliar).

"Sebagai realiasi pemberian commitment fee oleh SUH atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM (Herman) dan EU (Eddi)," kata Alex.

OTT bermula ketika KPK menerima informasi akan adanya pemberian uang dari Suhandy kepada Dodi, Jumat (15/10/2021) malam.

Menurut Alex, uang itu nantinya akan diberikan kepada Dodi melalui Heman Mayori dan Eddi Umari.

Dari data transaksi perbankan, ucap dia, diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik Suhandy ke rekening bank milik salah satu keluarga Eddi.

Setelah uang masuk, keluarga Eddi tersebut menarik uang itu secara tunai untuk diserahkan kepada Eddi yang selanjutnya menyerahkan uang itu kepada Herman untuk diberikan kepada Dodi.

"Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM (Heman Mayori) di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp 270 juta yang dibungkus kantung plastik," kata Alex.

Baca juga: Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Selanjutnya, tim menangkap Eddi, Suhandy, dan pihak terkait lainnya. Mereka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan.

"Di lokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, tim kemudian juga mengamankan DRA di salah satu lobi hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan," kata Alex.

Dalam penangkapan di Jakarta, KPK turut mengamankan uang Rp 1,5 miliar dari ajudan Dodi bernama Mursyid.

Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan Dodi, Herman, dan Eddi sebagai tersangka penerima suap dan Suhandy sebagai tersangka pemberi suap.

OTT di Kuansing

Berselang tiga hari kemudian, KPK mengamankan delapan orang dalam OTT di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau.

OTT terkait dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing itu, KPK menangkap Bupati Andi Putra.

Bupati Nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawa menuju Rutan Merah Putih KPK, Rabu (20/10/2021). (Foto: Rahel Narda)KOMPAS.com/RAHEL NARDA Bupati Nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawa menuju Rutan Merah Putih KPK, Rabu (20/10/2021). (Foto: Rahel Narda)

Dalam kasus ini, KPK mentapkan 2 orang tersangka. Selain Andi, KPK juga menetapkan satu tersangka lain yakni pihak swasta/General Manager PT Adimulia Agrolestari bernama Sudarso.

Baca juga: Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, PT Adimulia Agrolestari diketahui mengajukan perpanjangan HGU tahun 2019-2024.

Salah satu syarat untuk memperoleh perpanjangan HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari diketahui berada di Kabupaten Kampar.

Sementara itu, seharusnya letak kebun kemitraan itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR (Sudarso) kemudian mengajukan surat permohonan ke AP (Andi Putra) selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA (Adimulia Agrolestari) di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan,” ucap Lili.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra.

Dalam pertemuan tersebut, kata Lili, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.

“Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut,” ucap dia.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Lili mengatakan, sebagai tanda kesepakatan, bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi uang sebesar Rp 500 juta.

“Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” kata dia.

KPK menahan Bupati Kuansing Andi Putra di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kantor DPW di Aceh Dilempari Telur Busuk, Partai Nasdem: Ini Ujian

Kantor DPW di Aceh Dilempari Telur Busuk, Partai Nasdem: Ini Ujian

Nasional
Update 3 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.655 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.677.655

Update 3 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.655 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.677.655

Nasional
Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Nasional
1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.