Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Kompas.com - 20/10/2021, 13:27 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan calon yang diusung partainya menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Airlangga dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-57 Partai Golkar, di kantor DPP, Jakarta Barat, Rabu (20/10/2021).

"Untuk pemilihan presiden, minimal harus menang. Jadi maksimalnya silakan dicari, tapi minimal capres kita harus menang," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

 

Airlangga juga menargetkan partainya memperoleh 20 persen suara pada pemilu legislatif (pileg) dan lebih dari 60 persen pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

"60 persen ini adalah capaian yang sudah kita hasilkan. Jadi kta sudah mencapai 62 persen. Jadi memang 60 persen adalag angka yang terukur," kata dia.

Oleh karena itu, Airlangga mengajak seluruh kadernya untuk bersatu dan memenangkan Partai Golkar.

"Masih ada waktu tiga tahun ke depan, kita kosolidasikan kekuatan, satukan langkah, raihlah simpati masyarakat, rebut hati rakyat agar rakyat memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar," imbuhnya.

Baca juga: 4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menekankan, tahun 2024 merupakan momen penting bagi Partai Golkar.

Sebab, tahun 2024 menjadi tahun pertaruhan, di mana usia partai berlambang pohon beringin itu akan menginjak 60 tahun.

Sehingga ia berharap partainya harus menorehkan sejarah dengan merebut kemenangan.

"Tentunya kemenangan itu akan dimanifestasikan dalam kemenangan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah," tutur dia.

Dalam rangka mewujudkan kemenangan tersebut, ia mendorong partainya untuk melakukan konsolidasi serta penggalangan opini.

Pada 2022 mendatang, Airlangga juga mendorong Badan Pemenangan Pemilu untuk mulai bekerja

"Dan para fungsionaris akan diterjunkan ke daerah-daerah agar menyosialisasikan calon presiden Partai Golkar dan calon legislatif Partai Golkar," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com