Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Kompas.com - 20/10/2021, 06:45 WIB
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan kepada wartawan terkait tidak dipenuhinya undangan pemeriksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan  terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu (9/6). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKomisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan kepada wartawan terkait tidak dipenuhinya undangan pemeriksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu (9/6). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap, negara ikut turun tangan dalam melakukan mediasi terhadap perkara pidana terkait kebebasan berekspresi.

Harapan itu disampaikan Choirul menanggapi dua tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut dia, di era digital saat ini, siapapun bisa menggunakan haknya untuk berpendapat.

Namun, kondisi tersebut tak jarang memunculkan gesekan. Terutama, saat pendapat itu dianggap menjelekkan reputasi atau mencemarkan nama baik seseorang.

“Dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi Komnas HAM ketika menyentuh reputasi dan nama baik didorongnya ke perdata saja, jadi negara tak perlu ikut campur,” terang Anam ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/10/2021).

“Tapi kalau negara mau ikut campur, ikut campurlah dengan memediasi. Jadi tidak dibawa ke ranah pidana, kebijakan itu harus segera diambil,” jelas dia.

Baca juga: Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Anam memberi contoh tidak semua masyarakat tahu batasan mengemukakan pendapat. Apalagi saat ini, berbagai kelompok masyarakat memiliki gadget dan media sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pendapat Anam, jika ada pendapat yang dianggap melanggar hukum, pemerintah melalui aparatnya dapat memilih penyelesaian perkara di luar ranah hukum.

“Tidak serta merta lalu dihukum, ada jalan lain untuk memberi sanksi, misalnya dengan pembinaan,” imbuhnya.

Diketahui permasalahan pidana kerap membayangi masyarakat yang mengutarakan pendapatnya di ruang publik.

Salah satu yang menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil adalah penggunaan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transformasi Elektronik (ITE) yang kerap dipakai untuk saling melaporkan antar masyarakat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.