JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari World Anti Doping Agency (WADA) yang membuat Indonesia tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih di ajang olahraga internasional.
“Lakukan segala upaya agar sanksi ini cepat dicabut, kalau perlu lewat pengadilan arbitrase olahraga. Supaya Merah Putih bisa berkibar dan Indonesia tidak terkendala menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga internasional,” kata Puan dalam siaran pers, Selasa (19/10/2021).
Baca juga: Duduk Perkara Tanpa Merah Putih di Podium Juara Piala Thomas...
Puan mengingatkan, akan sangat miris jika sanksi itu masih berlaku hingga tahun depan ketika Indonesia akan mengikuti Asian Games 2022 di China.
Selain itu, Puan juga meminta agar jangan sampai sanksi dari WADA mengganggu sejumlah ajang olahraga internasional yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia.
Sebab, WADA juga memberi sanksi bahwa Indonesia dilarang menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau internasional.
"Karena ini menyangkut kehormatan serta nama baik bangsa dan negara. Kita tidak ingin akibat sanksi dari WADA, penyelenggaraan-penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia menjadi terkendala,” kata Puan.
Puan berharap, tim yang telah dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat bekerja sebaik mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini.
Politikus PDI-P itu pun menegaskan, DPR akan terus mengawal hingga Indonesia terbebas dari sanksi WADA.
"Jangan sampai kekecewaan masyarakat berkepanjangan. Karena berkibarnya Merah Putih di kejuaraan-kejuaraan internasional menjadi kebanggaan serta spirit untuk rakyat,” ujar dia.
Diketahui, bendera Merah Putih dilarang berkibar ketika tim beregu putra Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020. Hal ini karena buntut sanksi yang dikeluarkan WADA kepada LADI.
Sanksi dari WADA juga membuat Indonesia dilarang menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga regional, kontinental, atau internasional.
Baca juga: Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur
Larangan tersebut akan berlangsung selama satu tahun dan akan dicabut sampai Indonesia dalam hal ini LADI menyelesaikan kewajibannya kepada WADA.
Demi mempercepat pencabutan sanksi WADA, Menpora memutuskan membentuk tim khusus yang akan dipimpin ole Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.
Tim khusus itu beranggotakan Sekjen NOC, perwakilan pemerintah dan LADI, serta organisasi-organisasi olahraga yang dalam waktu dekat akan mengikuti kejuaraan internasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.