Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Kompas.com - 19/10/2021, 17:50 WIB
Ilustrasi hoaks. Sutterstock/VchalIlustrasi hoaks.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Pubik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nursodik Gunarjo mengatakan, berita bohong atau hoaks terkait vaksin Covid-19 hingga saat ini berjumlah sekitar 2.000.

Ribuan hoaks tersebut, kata Nursodik, paling banyak beredar di aplikasi WhatsApp dan Facebook.

"Jadi memang tambah terus ya dan yang paling banyak disebar pertama adalah melalui WhatsApp kemudian yang kedua adalah melalui Facebook, jadi dua platform ini yang sering sekali dipakai oleh masyarakat," kata Nursodik dalam diskusi secara virtual, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nursodik mengatakan, masyarakat yang mendapatkan hoaks melalui WhatsApp biasanya tak membaca utuh keseluruhan informasi dan langsung menyebarkan informasi tersebut.

Oleh karenanya, ia khawatir literasi digital masyarakat menjadi rendah.

"Artinya mereka berpikir bahwa apa yang ada di dalam media sosial, apa yang ada di genggaman mereka itu, itu adalah hal yang benar," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nursodik juga mengatakan, kebiasaan masyarakat yang tidak membaca utuh informasi tersebut terlihat sepele. Namun, kata dia, kondisi tersebut semakin lama akan menjadi berbahaya.

Baca juga: Cerita Pelajar Padang, Termakan Hoaks Vaksin Tak Aman dan Tak Halal, Sadar Setelah Baca Berita

Ia mengatakan, pemerintah saat ini sangat tegas terkait hoaks vaksin Covid-19 dengan menghapus konten tersebut.

"Sudah ada arahan dari pimpinan bahwa untuk hoaks yang terkait dengan vaksin ini prioritas untuk take down," ucapnya.

Lebih lanjut, Nursodik mengatakan, meski hoaks terkait vaksin Covid-19 menurun, pihaknya tetap akan menghapus ribuan informasi tersebut.

"Dan Polri bisa memberikan pendekatan hukum agar ada efek jeranya, kalau Kominfo sudah ada take down," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.