2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Somasi ke Aktivis HAM Jadi Ancaman Baru

Kompas.com - 19/10/2021, 17:28 WIB
Ilustrasi borgol. SHUTTERSTOCKIlustrasi borgol.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) mencatat adanya pola ancaman baru terhadap pembela HAM di tahun kedua kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.

Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar mengatakan, ancaman model baru itu berupa upaya somasi kepada aktivis atau pembela HAM.

"Kami mencatat setidaknya dalam beberapa bulan terakhir setidaknya terdapat dua somasi oleh pejabat publik," kata Rivanlee secara daring, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Dua kejadian somasi tersebut, pertama dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ditujukan kepada aktivis ICW.

Kedua, somasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada Mantan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azar dan Kordinator Kontras Fatia Maulidiyanti.

Kedua kasus itu, menurut dia, memiliki pola serupa, yakni para aktivis HAM menyampaikan pendapat atau gagasannya yang berangkat dari hasil riset.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, lanjutnya, hal itu malah berujung pemolisian dengan dasar pencemaran nama, penghinaan dan berita bohong.

"Pejabat publik semestinya paham bahwa mereka terikat dengan etika dan kewajiban hukum yang salah satunya adalah dapat dikritik," ucapnya.

Baca juga: Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Menurut Rivanlee, resistensi terhadap kritik juga mencerminkan wajah pemerintahan yang otoriter, antikritik, dan tidak demokratis.

Selain itu, ia mengatakan, upaya pembungkaman melalui somasi ini berpotensi menjadi pola kebiasaan baru.

"Artinya langkah yang diambil oleh dua pejabat publik kita dalam melakukan somasi itu adalah preseden buruk bagi kondisi demokrasi di Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.