UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Kompas.com - 19/10/2021, 12:48 WIB
Ilustrasi perguruan tinggi ShutterstockIlustrasi perguruan tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com – Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menolak keras wacana perubahan aturan pemberian gelar doktor kehormatan honoris causa di universitasnya.

Presidium Aliansi Dosen UNJ yakni Ubedilah Badrun, Abdhil Mughis Mudhofir, Abdi Rahmat, dan Rakhmat Hidayat berpendapat, perubahan aturan tersebut dilandasi dengan adanya kepentingan pribadi non-akademik.

"Kami menilai, ngototnya UNJ mengubah pedoman yang telah diputuskan memperkuat analisis bahwa 'ada udang di balik batu'," kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Menurut Aliansi, jika UNJ ingin memberikan gelar doktor honoris causa kepada orang yang bukan pejabat atau mantan pejabat, tidak perlu melakukan perubahan aturan.

"Ada kepentingan non-akademik seperti politik balas budi atau kepentingan materiil lainnya di balik pemberian gelar kepada Wakil Presiden Mar'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir," ujar Ubedilah.

Adapun Aliansi Dosen UNJ sebelumnya mendapat informasi bahwa pimpinan di universitasnya akan membahas soal pengajuan kembali gelar doktor honoris causa ke Ma’ruf Amin dan Erick Thohir pada Kamis (14/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak UNJ juga sudah menyatakan akan melakukan perubahan aturan terkait pemberian gelar kehormatan.

Baca juga: BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Maruf Amin dan Erick Thohir

Salah satu argumen UNJ mengatakan bahwa pedoman yang ada sudah tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 27 dan Permenristek Dikti Nomor 65 Tahun 2016.

Menurut Ubedilah, pimpinan UNJ gagal memahami isi Pasal 27 UU 12/2012.

Isi pasal tersebut menuliskan bahwa perguruan tinggi berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri.

"Kami menilai rektor hanya mengambil ayat 1 saja. Padahal, dalam Pasal 27 itu ada ayat 2 yang berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen)," ujar dia.

Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Pengajuan Kembali Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.