Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Kompas.com - 19/10/2021, 11:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) meningkatkan kualitas pelayanannya.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberi perlindungan sosial bagi seluruh penduduk di Tanah Air.

"Saya mohon kita terus bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan semesta," ujar Muhadjir di acara Peluncuran Buku Statistik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2015-2019, yang diselenggarakan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) secara daring, dikutip dari siaran pers, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Dewas: Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif Menurun akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Menurut Muhadjir, pelayanan terbaik itu bisa dilakukan melalui pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi.

Khususnya, dalam pengelolaan data perlindungan sosial yang digunakan BPJS Kesehatan.

Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah memfokuskan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas untuk memajukan Indonesia.

Salah satu prioritas dalam melakukan pembangunan SDM tersebut adalah melalui perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, yang di antaranya melalui program JKN.

"Pembangunan kesehatan ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia atau human investment," kata dia.

Baca juga: Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes Integrasikan Data untuk Vaksinasi Covid-19

Sesuai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2024 minimal 98 persen penduduk Indonesia harus mendapatkan perlindungan sosial.

Hal ini ditandai dengan cakupan kepesertaan program JKN per 30 September 2021 yang telah mencapai 226.301.696 peserta atau 83,82 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Muhadjir mengatakan, SDM unggul dan berkualitas merupakan syarat menuju Indonesia maju. Sedangkan, pembangunan infrastruktur menjadi prasyaratnya.

"Biar ada prasyarat tetapi kalau syaratnya tidak ada, maka Indonesia Maju tidak akan tercapai. Pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia ini ibarat dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi," kata dia.

Baca juga: Kena PHK? Ini Cara Ajukan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Lebih lanjut Muhadjir menilai, peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 sangat penting dan strategis untuk menyinergikan upaya mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Terutama untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com