KILAS

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Kompas.com - 19/10/2021, 09:29 WIB
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang saat menemui pengunjuk rasa dari Desa Mariah Jambi di depan Kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021). DOK. Humas Dewan Perwakilan RakyatWakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang saat menemui pengunjuk rasa dari Desa Mariah Jambi di depan Kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang berjanji akan membantu menyelesaikan konflik pertanahan antara masyarakat Desa Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV).

Hal tersebut disampaikan Junimart saat menemui puluhan warga Desa Mariah Jambi yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021).

“Saya Wakil Ketua Komisi II DPR RI, akan membawa permasalahan ini ke rapat pimpinan DPR RI. Nanti selanjutnya kita akan panggil pihak PTPN IV dan perwakilan masyarakat," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Protes Banjir Rob Bertahun-tahun, Warga Belawan Mandi Air Laut di Depan Kantor Gubernur Sumut

Selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR, Junimart berupaya melakukan pengukuran ulang luas hak guna usaha (HGU) milik PTPN IV.

“Kami akan turun ke lokasi bersama dengan PTPN IV untuk memastikan permasalahan ini, dan kami minta untuk dilakukan pengukuran ulang wilayah HGU, maupun (meminta) bukti yang dapat memperjelas status tanah tersebut,” kata Junimart.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tanggapan tersebut dilontarkan Junimart setelah acara reses Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Kantor Bupati Simalungun, Sumut, terhenti akibat kedatangan puluhan massa dari Desa Mariah Jambi yang berunjuk rasa menyampaikan masalahnya dengan PTPN IV.

Baca juga: Masyarakat Resah BBM Langka di Sumut, di Mana-mana SPBU Kosong...

Menurut pengakuan pengunjuk rasa, mereka adalah korban konflik pertahanan dengan PTPN IV.

Para pengunjuk rasa mengatakan, hingga kini PTPN IV belum membebaskan lahan masyarakat, masih menguasai lahan tersebut, dan memanen hasil kelapa sawit di sekitar lahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Nasional
Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.