Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kompas.com - 18/10/2021, 18:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat agenda prioritas pemerintah tidak berjalan mulus.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, kata dia, dibutuhkan pemerintahan yang kolaboratif guna menyelaraskan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademis, praktisi, media, dan komunitas masyarakat.

“Melalui tindakan kolaboratif ini diharapkan Indonesia mampu melalui krisis di masa pandemi saat ini,” jelasnya.

Dia mengatakan itu dalam acara The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) bertema “Transforming Post Covid-19 Governance in Dynamic Society: Inclusivity, Accountability, Sustainability, Digitalization", Senin (18/10/2021).

Adi menjelaskan, reformasi tata kelola selepas pandemi Covid-19 harus beradaptasi dengan era pemerintahan kolaboratif, yaitu proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Kepala LAN Berharap ASN Bisa Jadi Agen Perubahan dalam Pelayanan Masyarakat

Pemerintahan ini secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, atau publik dan swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan lima agenda prioritas 2019-2024, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), percepatan investasi, pengelolaan reformasi birokrasi yang responsif melayani publik, serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat.

“Namun target tersebut tidak dapat berjalan mulus dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air, sehingga menyebabkan rencana pemerintah mengalami hambatan di berbagai aspek,” sebutnya.

Pada aspek keuangan, jelasnya, selama pandemi Covid-19 terdapat penyesuaian anggaran yang mempengaruhi realisasi kegiatan kementerian atau lembaga.

Baca juga: Mantan Menkeu: Selama Herd Immunity Belum Tercapai, Pemulihan Ekonomi Berpotensi W-Shape

Adi menyebutkan, hal tersebut dikarenakan pemerintah tengah berfokus pada penanganan kesehatan dan perekonomian di masa pandemi saat ini.

“Maka, di sinilah peran pemimpin transaksional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Presiden Indonesian Association for Public Administrator (IAPA) Agus Pramusinto menambahkan, pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur serta digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik di masa kenormalan baru.

“Untuk mengurangi pelayanan tatap muka dan dialihkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, maka inovasi dan terobosan terkait digitalisasi birokrasi penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Baca juga: Ancaman Tenggelam dan Pentingnya Digitalisasi Air di Jakarta

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, diskusi ilmiah internasional pada ICoGPASS III ini berfokus pada proses governansi pascapandemi dengan mempertemukan para akademisi di bidang administrasi dan ilmu sosial.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan sumbang pemikiran yang dapat mempercepat adaptasi governance setelah pandemi,” tandasnya.

Kegiatan The 3rd ICoGPASS ini mengundang beberapa narasumber internasional, antara lain General of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Philippines Alex Brillantes, Jr, Dekan University Utara Malaysia Ahmad Murtadha M, Director of Female Campus Islamic University Uganda Nabukeera Madinah S, dan Chief Director of the Public Policy Future Institute (PPFI) Korea Selatan Young Hoon Ahn.

Selain itu, parallel section yang dibagi menjadi 23 room ini berisi paparan hasil penelitian yang mengusung tema akuntabilitas, inklusif, digitalisasi, dan keberlanjutan. Lebih dari 200 hasil penelitian dipaparkan dalam kegiatan ini.

Baca juga: Dukung Kompetensi ASN, LAN Minta 24 Lembaga Pelatihan Terakreditasi Buat Terobosan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com